Membedah Hoax Rapor Merah Terhadap Gubernur Jatim

- Redaksi

Sabtu, 16 Mei 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Firman Syah Ali

Firman Syah Ali

Oleh : Firman Syah Ali

Kemarin jagad maya geger dengan berita rapor merah Gubernur Jatim terkait penanganan Covid-19. Yang memberitakan Rapor tersebut bukan hanya satu dua media, tapi lumayan banyak dan masif. Di antara mereka terdapat juga media arus utama.

Kita ambil contoh berita yang diunggah suarasurabaya.net, di situ disampaikan bahwa Cipayung Plus memberi rapor merah terhadap Gubernur Jatim, disertai dengan gambar para pimpinan Organisasi Cipayung.

Diantaranya ada Ketua PKC PMII Jatim duduk satu meja dengan para pimpinan Cipayung lainnya. Di belakang mereka, ada spanduk bertuliskan Konferensi Pers Pernyataan Sikap Cipayung Plus Jawa Timur.

Uniknya, meski dalam gambar ada sosok Abdul Goni, Ketua PKC PMII Jawa Timur namun dalam naskah pernyataan tidak ada nama Abdul Goni tersebut.

Penyebar berita ini rupanya paham karakter orang Indonesia, kalau ada link berita mayoritas mereka hanya membaca judul dan lihat gambar, malas membaca isi berita. Inilah yang disebut masyarakat lemah literasi, bisa karena faktor  mental, bisa juga karena faktor ekonomi alias tidak cukup paketan internet.

Begitu saya membaca link berita ini di sebuah grup WA, saya terkejut karena ada foto Ketua PKC PMII Jatim di situ. Mana mungkin Ketua PKC PMII Jatim ikut memberikan rapor merah terhadap ‘darah daging’ nya sendiri, yaitu Gubernur Jawa Timur Hj Khofifah Indar Parawansa.

Walau pun di Kabupaten Pamekasan kemarin sempat muncul peristiwa pemberian rapor merah oleh PMII Cabang Pamekasan terhadap Bupati KH Badrut Tamam, namun ini kasuistis, jarang terjadi di daerah lain.

Ternyata Foto Lama

Usut punya usut ternyata foto yang dipampang di situ adalah foto lawas. Foto pernyataan Cipayung sikap waktu Pilpres 2019 silam. 

Judul berita Cipayung Plus juga keliru, sebab tidak bisa disebut Cipayung kalau tidak ada PMII di dalamya, atau ada PMII namun tidak ada HMI atau GMNI di dalamya.

Pemberian rapor merah oleh mahasiswa terhadap pejabat pemerintahan, itu biasa, itu style mahasiswa, itu kegiatan saya dulu waktu masih aktivis mahasiswa. Yang jadi masalah, adalah judul berita dan foto berita yang hoax.

Berita-berita hoax seperti ini, selain menurunkan martabat gerakan mahasiswa juga menurunkan martabat media yang memuatnya. Belum lagi kalau kemudian berimplikasi pidana.

Saya menulis begini bukan karena Gubernur Jatim dan Ketua PKC PMII Jatim merupakan ‘darah daging’ saya. Sebab dalam perjalanan karier saya di birokrasi sejak tahun 2001 hingga detik ini, saya tidak pernah mendapatkan posisi jabatan strategis walaupun kepala daerah/wakil kepala daerahnya selalu orang NU.

Saya menulis catatan kecil ini hanya ingin mengajak adik-adik mahasiswa untuk menempuh cara-cara bermartabat dalam mengekspresikan gagasan dan aspirasi.
Teruslah berdemokrasi, teruslah bermartabat, jangan tempuh cara-cara kurang terpuji.

Saya kakakmu.

Penulis adalah Bendahara Umum PW IKA PMII Jawa Timur.

Berita Terkait

Renungan : Kebaikan Kelihatan, Keburukan Ketahuan ‘ Becik Ketitik Olo Ketoro’ | RadarBangsa Lamongan
Suhu Politik Pilkada Mulai Memanas, Lapor dan Lapor – Solusi atau Senjata Makan Tuan |RadarBangsa
Pelanggaran Masif & Berlanjut
ASN Terlibat Mendukung Paslon Bisa Disanksi
Wujudkan Persatuan Melalui Olahraga Ditengah Perbedaan dalam Pilkada
Jejak Kironggo Seorang Tokoh Adat dan Prajurit Ulung Legendaris Sejarah Bondowoso
Menjelang Pilkada 2024 : Strategi Pemain Lama dan Baru dalam Politik
Menilik Unsur Pidana Ketua KPU yang Dipecat Menurut UU TPKS, ‘Kau yang Berjanji, Kau yang Mengingkari’
Tag :

Berita Terkait

Senin, 7 Oktober 2024 - 08:55 WIB

Renungan : Kebaikan Kelihatan, Keburukan Ketahuan ‘ Becik Ketitik Olo Ketoro’ | RadarBangsa Lamongan

Minggu, 6 Oktober 2024 - 08:05 WIB

Suhu Politik Pilkada Mulai Memanas, Lapor dan Lapor – Solusi atau Senjata Makan Tuan |RadarBangsa

Minggu, 22 September 2024 - 22:22 WIB

Pelanggaran Masif & Berlanjut

Jumat, 20 September 2024 - 07:32 WIB

ASN Terlibat Mendukung Paslon Bisa Disanksi

Rabu, 18 September 2024 - 07:21 WIB

Wujudkan Persatuan Melalui Olahraga Ditengah Perbedaan dalam Pilkada

Berita Terbaru

Politik - Pemerintahan

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun

Senin, 25 Nov 2024 - 22:12 WIB

Peristiwa

KPU Sidoarjo Rampungkan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024

Senin, 25 Nov 2024 - 21:47 WIB