OPOP Jatim Jangkau 1.410 Pesantren, Khofifah Perkuat Ekonomi Umat

Sabtu, 14 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri OPOP Expo 2026 di Royal Plaza Surabaya untuk mendorong penguatan ekonomi pesantren.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri OPOP Expo 2026 di Royal Plaza Surabaya untuk mendorong penguatan ekonomi pesantren.

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Program One Pesantren One Product (OPOP) Jawa Timur telah menjangkau lebih dari 1.410 pesantren, membina lebih dari 850 ribu santri, serta melahirkan 2.035 sociopreneur hingga 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat pesantren sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Penguatan ekosistem ekonomi pesantren itu kembali ditegaskan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri OPOP Expo 2026 di Atrium Utama Royal Plaza Surabaya, Jumat (13/11).

Khofifah mengatakan, pemberdayaan ekonomi pesantren tidak sekadar mendorong kemandirian usaha. Lebih dari itu, kegiatan ekonomi juga menjadi bagian dari dakwah melalui pendekatan bil mal, bil hal, dan bil kitabah.

“Bagaimana kita menyelaraskan antara dakwah bil mal, kemudian jihad dengan jiwa kita. Bagaimana kita menyelaraskan dakwah bil mal, dakwah bil hal, dan dakwah bil kitabah. Salah satu medianya adalah melalui OPOP,” ujarnya.

Menurut Khofifah, OPOP dibangun melalui tiga pilar yang saling berkaitan, yakni santripreneur, pesantrenpreneur, dan sociopreneur. Ketiganya dirancang untuk mengembangkan kewirausahaan santri, memperkuat unit usaha pesantren, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.

“Santripreneur, pesantrenpreneur, dan sociopreneur adalah sebuah ekosistem yang kita tumbuh kembangkan. Kita bangun penguatannya dengan ikhtiar bersama, sinergi bersama, dan semangat bersama. Kita ingin ekosistem OPOP betul-betul bisa mengantarkan kemandirian dan keberdayaan ekonomi pesantren, santri, dan alumninya,” tegasnya.

Khofifah berharap ketiga pilar tersebut semakin kuat sehingga pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu keagamaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat.

“Insyaallah, ketika ketiga pilar ini bisa kita kuatkan, dakwah bil mal makin mengemuka dan jihad bil mal makin kuat,” ungkapnya.

Sejak diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2019, OPOP terus dikembangkan sebagai program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Capaian lebih dari 1.410 pesantren dan 850 ribu santri serta 2.035 sociopreneur menunjukkan luasnya jangkauan program tersebut.

Khofifah menilai pesantren memiliki modal besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Selain kelembagaan dan sumber daya manusia, pesantren juga mempunyai jejaring masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan usaha produktif.

“Pesantren memiliki kekuatan besar, mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, hingga jejaring masyarakat. Potensi ini harus terus kita dorong agar berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang produktif dan memberikan manfaat seluas-luasnya,” katanya.

Melalui penyelenggaraan OPOP Expo yang telah memasuki tahun kedelapan, pemerintah juga berupaya membuka akses pasar bagi produk-produk unggulan pesantren. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang pertemuan antara pelaku usaha dengan pembeli maupun calon mitra bisnis.

Khofifah menekankan, produk pesantren harus mampu mengikuti perubahan pasar dan perkembangan teknologi. Penguatan kualitas produk perlu berjalan beriringan dengan pembenahan kemasan, identitas merek, dan strategi pemasaran.

“Kita ingin produk pesantren tidak hanya dikenal di lingkungan pondok pesantren atau pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar regional, nasional, bahkan internasional. Karena itu, kualitas produk, kemasan, branding, dan pemasaran harus terus diperkuat,” terangnya.

Selain peningkatan kapasitas produksi, pengembangan usaha pesantren juga membutuhkan dukungan dari sisi kelembagaan dan akses pasar. Khofifah menyebut pendampingan perlu mencakup legalitas usaha, sertifikasi produk, digitalisasi, akses pembiayaan, hingga perluasan jaringan pemasaran.

“Jangan sampai pengembangan usaha hanya berhenti pada peningkatan kapasitas produksi. Kita harus memastikan produk pesantren memiliki legalitas, sertifikasi, akses pembiayaan, dan jaringan pemasaran yang semakin luas,” tuturnya.

Dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat pendampingan tersebut. Hingga saat ini, sebanyak 16 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk Tim OPOP Daerah.

Khofifah berharap kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan mitra strategis lainnya terus diperluas agar pengembangan ekonomi pesantren berjalan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa menjelaskan, tiga pilar OPOP memiliki peran berbeda tetapi saling mendukung dalam membangun ekosistem kewirausahaan.

Santripreneur mendorong tumbuhnya wirausaha dari kalangan santri, pesantrenpreneur memperkuat unit usaha produktif pesantren, sedangkan sociopreneur membuka peluang ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“OPOP menjadi salah satu rekam jejak gagasan Ibu Gubernur Khofifah yang berhasil menjadikan pesantren sebagai salah satu penggerak ekonomi di Jawa Timur,” kata Endy.

Ia berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan pesantren semakin kuat sehingga program tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

“Ke depan, kami berharap sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan pesantren semakin kuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,” pungkasnya.

Dalam rangkaian OPOP Expo 2026, Khofifah juga menyerahkan penghargaan kepada Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung atas dukungan dan dedikasi dalam pengembangan ekonomi pesantren serta pelaksanaan Program Eko-Tren OPOP Jawa Timur.

Kegiatan tersebut turut diisi dengan penyerahan sertifikat merek, fasilitasi badan hukum koperasi pondok pesantren, serta santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada para ahli waris.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Tarwiyah: Adu Gagasan di Pilkades Pojok, Bukan Permusuhan
Sempat Amblas, Jembatan Sentong Kini Kembali Hubungkan Tiga Kabupaten
Mulai 1 Desember, KA Kedungsepur Tambah Pemberhentian di Kaliwungu dan Kalibodri
Mekanisasi Pertanian Diperkuat, Khofifah Salurkan 19 Alsintan di Bondowoso
Garut Ingin Potensi Wisatanya Mendunia, Banyuwangi Jadi Rujukan
Baru 414 ASN Jadi Agen Perlinsos, Pemkot Probolinggo Kejar Target 75 Persen
Indeks Satu Data Probolinggo Capai 80,25, Akses Informasi Publik Jadi Sorotan
11 Hari Penuh Lomba, Pekan Olahraga Korpri Probolinggo Libatkan ASN Lintas Instansi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:04

Tarwiyah: Adu Gagasan di Pilkades Pojok, Bukan Permusuhan

Selasa, 17 November 2026 - 18:06

Sempat Amblas, Jembatan Sentong Kini Kembali Hubungkan Tiga Kabupaten

Selasa, 17 November 2026 - 15:45

Mulai 1 Desember, KA Kedungsepur Tambah Pemberhentian di Kaliwungu dan Kalibodri

Selasa, 17 November 2026 - 09:48

Mekanisasi Pertanian Diperkuat, Khofifah Salurkan 19 Alsintan di Bondowoso

Selasa, 17 November 2026 - 07:47

Garut Ingin Potensi Wisatanya Mendunia, Banyuwangi Jadi Rujukan

Berita Terbaru