LUMAJANG, RadarBangsa.co.id – Pasca terjadinya erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta, dan Kepala Badan Intelejen Daerah (Kabinda) Jatim, melakukan pengecekan lokasi terdampak bencana alam Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru, melalui pantauan udara.
Selain itu. hadir juga Pejabat Utama (PJU) Kodam V/Brawijaya, Polda Jatim, dan juga Danrem 083/Baladika Jaya, dan Forkopimda Kabupaten Lumajang. Minggu, (05/12/2021).
Setelah meninjau lokasi bencana alam APG. Kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi penanganan bencana.
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menjelaskan, pada pukul 19.00 WIB, Tim evakuasi penanganan tanggap bencana sudah melakukan upaya-upaya guna menyelamatkan masyarakat yang terdampak. Namun terdapat kendala komunikasi yang sulit sehingga evakuasi tertunda. Sekitar 3.500 personel tadi pagi Minggu (5/12) kegiatan kembali dilanjutkan.
“Korban meninggal terus bertambah, dan saat ini masih dalam proses identifikasi korban. Selain itu, tenaga spesifik sangat diperlukan, karena kontur saerah yang bervariasi,” papar Bupati Lumajang, Thoriqul Haq.
Sementara itu, Kepala BNPB menyatakan, Tim Penanganan Tanggap Bencana akan membentuk posko secara terpadu sebagai induk informasi terkait penanganan bencana alam, sehingga kondisi di Lumajang dapat tergambar.
“Logistik yang disiapkan adalah logistik yang siap pakai, agar panglima TNI mengirimkan bantuan pasukan serta personel instansi terkait dalam mendukung pencarian korban serta Prioritas utama adalah evakuasi korban masyarakat,” jelasnya.
“BNPB siapkan dana untuk penanganan erupsi, merumuskan kebutuhan-kebutuhan lanjutan serta perlu dilakukan peninjauan kembali untuk fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan obat-obatan,” imbuhnya.
BNPB siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh Panglima TNI dalam rangka penanganan bencana alam di wilayah lumajang. Tanggap darurat akan dilaksanakan selama 14 hari, dukungan sarana prasarana dari semua pihak guna memperlancar penanganan evakuasi.
“Pengungsi yang rumahnya hancur diberikan dana, tunggu selama 6 bulan, sambil menunggu rumah yang dibangunkan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta menjelaskan, personel polri siap mendukung BNPB dengan menurunkan personel pendukung guna membantu mengevakuasi korban bencana alam.
“Posko pengungsian harus ditambah untuk menampung korban terdampak. Pengamanan terkait jalur yang aman untuk digunakan, lalu lintas dan Polsek telah membuat spanduk peringatan di mana lokasi yang aman dan tidak,” tegas Kapolda Jatim.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga menyebutkan, terkait penanganan kedaruratan search and rescue selalu berkoordinasi dengan kabupaten dan/atau kota Malang. Tim kesehatan untuk selalu mobile tidak hanya stasioner guna bantuan pertolongan pertama.
“Kegiatan evakuasi serta rehabilitasi harus dilaksanakan secara bersama-sama agar masyarakat memperoleh rasa tenang dan aman. Koordinasi dan komunikasi agar terus dilakukan baik tingkat kab/kota dan provinsi,” tutur Gubernur Jatim.
Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa menyebutkan, komando dan pengendalian diserahkan penuh kepada Kepala BNPB selaku kepala penanganan penanggulangan bencana alam. Apabila membutuhkan helikopter untuk bantuan evakuasi di-standby-kan di Malang.
“Komandan Korem sebagai komando saat di lapangan dan Kepala BNPB sebagai Kasatgas penanganan tanggap bencana. Alat komunikasi menjadi alat yang penting dalam operasi kemanusiaan,” tegas Jenderal Andika.
Agar helikopter standby di kabupaten Malang dan Hercules, disiapkan 2 dari Makassar dan Malang yang dikhususkan kepada para pengungsi yang rentan.
