Pasca Putusan MK, KPU Kab. Kediri Tentukan Sikap

KEDIRI, RadarBangsa.co.id – Pasca Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), KPU Ka­bupaten Kediri meng­ge­lar press release terkait putusan Nomor 60/PUU – XXII/2024 dan pertimbangan hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024, dengan me­ngundang awak media, Sabtu (24/8/2024).

Hadir dalam Sosia­lisasi Tahapan Pen­daf­­taran Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah pada Pilkada Serentak, yang dilaksanakan di aula KPU Kabupa­ten Kediri, Jalan Pamenang, Ngasem, di antaranya Ketua KPU Kabupaten Kediri, Na­nang Qosim, beserta seluruh Komisioner KPU serta staf dan Ko­misioner Bawaslu Kabupaten Kediri

Ketua KPU Kabupa­ten Kediri, Nanang Qo­sim dalam paparan­nya mengumumkan syarat minimum dukungan untuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024 pasca putusan MK nomor 60 dan 70, yang meng­atur tentang dasar atau perubahan atas PKPU Nomor 8.

“Sesuai dengan ta­hapan, hari ini kami mengumumkan syarat minimal dukungan ba­kal pasangan calon yang bisa maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024, mengacu pada pu­­tusan Mahkamah Kons­titusi Nomor 60 dan 70, yang mengatur bah­wa sarat minimal du­ku­ngan bagi wilayah du­kungan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 1 juta ke­atas, maka 6,5 per­sen,” ucapnya.

Dalam kegiatan ter­sebut, KPU Kabupaten Kediri juga meng­umumkan mengenai tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ke­diri.

“Kami juga akan mengumumkan ta­hap­an pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tentang mi­nimal syarat dukung­an, kemudian hari pen­daftaran kapan waktunya dan persyaratan un­tuk Bupati dan Wa­kil Bupati tahun 2024,” terangnya.

Lebih lanjut Na­nang menjelaskan, me­nindaklanjuti surat dinas KPU RI Nomor 1692/PL.02-2-SD 05/2024, yang memerintahkan kepada kami KPU Kabupaten Kedi­ri menyesuaikan syarat minimal dukungan sesuai dengan keputusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan pertimbangan hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024  tanggal 20 Agustus 2024.

“Kabupaten Kediri dengan jumlah penduduk yang terdaftar dalam pemilih tetap lebih dari 1 juta, maka partai politik atau ga­bungan partai politik tertentu harus memiliki suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten tersebut. Maka, kami di Kabupaten Ke­­diri menetapkan bahwa syarat minimal du­kungan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 se­besar 6,5 persen dari 963.130 suara sah hasil pemilihan langsung tahun 2024 untuk DPRD Kabupaten Kediri, sehingga ketemu angka 62.604 suara sebagai syarat minimal dukung­an yang sah,” tegas­nya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Divisi Hukum Sengketa, Najihin mengatakan, bahwa hadirnya Bawaslu disini ingin memastikan kembali bahwasanya KPU dalam Pasal 95 PKPU, bahwa KPU wajib mengumum­kan perihal syarat sya­rat pencalonan seba­gai pendaftaran bupa­ti.

“Ini yang mungkin kita ketahui bersama sebagai dinamika di In­donesia saat ini terdapat putusan MK, ya­itu putusan nomor 60 dan 70 sebagaimana dijelaskan oleh Pak Nanang Qosim. Arti­nya kami di Bawaslu memastikan bahwa KPU menindak lanjuti putusan MK dan kemudian nanti akan diterbitkan SK,” ungkapnya.

Menurutnya, kalau dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada Kabupa­ten Kediri 2024 ini terdapat satu juta jiwa le­bih, maka syarat minimal dukungannya ada­lah 6.5 persen.

“SK KPU ini terkait syarat perolehan kursi dari calon DPR dan perolehan suara se­bagaimana yang di­putuskan oleh MK, syarat syaratnya mulai dari 10 persen sampai dengan 6.5 persen. Karena DPT dari KPU Kabupaten Kediri sen­diri ada satu juta dua ratus sekian, artinya sya­rat untuk mencalonkan itu 6.5 persen sesuai ke­putusan dari Mahkamah Konstitusi,” je­lasnya.