KEDIRI, RadarBangsa.co.id – Kegiatan Sambang Dusun yang dilaksanakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Nomor Urut 1, H. Deny Widyanarko – Dra. Hj. Mudawamah, M.H.I (Deny – Mudawamah), nampaknya mendapatkan sambutan antusias dari para tokoh masyarakat.
Kali ini, paslon Deny-Mudawamah melakukan Sambang Dusun di Posko Relawan wilayah Kecamatan Badas, seperti Dusun Purworejo – Desa Beringin, Dusun Pogar – Desa Tunglur, Dusun Mangiran – Desa Lamong, Dusun Surowono – Desa Canggu, dan Kecamatan Pare, di antaranya Dusun Mulyosari – Desa Tulungerejo, Kelurahan Pare, Dusun Jombangan Santren – Desa Tertek, Dusun Gedangsewu Kulon – Desa Gedangsewu.
Calon Bupati Kediri Nomor Urut 1, H. Deny Widyanarko mengatakan, sampai sekarang dirinya telah melakukan Sambang Dusun lebih dari 650 dusun di Kabupaten Kediri. Dan setiap dusun itu dirinya juga melakukan penandatanganan kontrak politik bersama masyarakat, diwakili oleh salah satu tokoh dan saksi.
“Alhamdulillah, dari 1.176 dusun di Kabupaten Kediri, kami sudah melaksanakan kegiatan Sambang Dusun kalau tidak salah sebanyak 650 dusun lebih. Di setiap dusun itu kami bersilaturrahmi dan berdialog tentang keinginan warga masyarakat untuk kabupaten tercinta ini lebih maju,” katanya, Kamis (03/10).
Cabup yang identik dengan Blangkon Hijau ini juga menjelaskan, setiap Sambang Dusun, pihaknya juga selalu melakukan penandatangan kontrak politik rangkap dua, satu untuk pegangan masyarakat, dan satunya lagi akan dinotariskan.
“Dalam kontrak politik tersebut saya menyatakan akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk program pembangunan dusun sebesar Rp.300 – 500 juta per dusun per tahun. Dan jika dalam dua tahun terpilih menjadi bupati nanti saya tidak menganggarkannya, maka mengundurkan diri,” jelasnya.
Lebih lanjut cabup yang berpasangan dengan Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Kediri (Dra. Hj. Mudawamah, M.H.I) ini menegaskan, kontrak politik tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan untuk menjalankan program unggulan yang telah dicanangkannya.
“Seorang pemimpin yang membuat program itu harus berani menanggung konsekuensi apabila nantinya setelah terpilih ternyata tidak melaksanakan seperti yang dijanjikannya. Bukan hanya membuat program tapi selanjutnya dilupakan begitu saja, dan tidak dijalankan,” tegasnya. (CS)
