SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2025 yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Minggu (2/3). Dalam pelantikan ini, sebanyak 36 Ketua TP PKK dan Ketua Pembina Posyandu kabupaten/kota se-Jatim dilantik oleh Ketua TP PKK Jatim yang juga Ketua Pembina Posyandu Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak. Sementara itu, dua kabupaten, Magetan dan Pamekasan, masih menunggu pelantikan Kepala Daerah.
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan SK Ketua TP PKK Jatim Nomor: 01/KEP/PKK PROV./II/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua TP PKK pada 36 kabupaten/kota, serta SK Ketua Tim Pembina Posyandu Jatim Nomor: 001/KEP/POSYANDU.Prov/II/2025 tentang Pelantikan Ketua TP Posyandu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penurunan stunting, dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas utama Pemprov Jatim tahun ini. Ia mengajak seluruh Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu di kabupaten/kota se-Jatim untuk bersinergi demi mencapai tujuan tersebut. Khofifah menyatakan bahwa sinergitas antar pihak terkait merupakan kunci utama untuk berhasilnya program-program tersebut.
“PKK harus bersinergi dengan program pemerintah kabupaten/kota untuk menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG. Dukungan dari Bupati/Walikota juga sangat diperlukan agar kedua program ini dapat sukses di Jawa Timur,” ujar Khofifah.
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa stunting dan MBG sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antara PKK, Bupati/Walikota, Dinas Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional. Khofifah juga berharap agar PKK dapat bekerja sama dengan program Kementerian Kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, untuk mempercepat penurunan angka stunting.
Salah satu persoalan yang masih menjadi kendala, menurut Khofifah, adalah adanya perbedaan data stunting antara Survei Status Gizi Indonesia dan Bulan Timbang. Ia berharap adanya diskusi yang lebih intensif antara bupati/walikota, PKK, dan Pembina Posyandu untuk menyelaraskan data dan memastikan evaluasi yang lebih akurat.
“Antara bupati/walikota dengan PKK dan Pembina Posyandu perlu ada koordinasi yang lebih baik terkait bulan timbang, agar format data yang digunakan sejalan dengan referensi dari Kemenkes. Evaluasi dan koreksi bersama harus segera dilakukan,” jelas Khofifah.
Pelantikan Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Kabupaten/Kota ini dilakukan secara serentak karena keterbatasan waktu. Khofifah mengingatkan bahwa setiap ketua yang dilantik harus segera bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Saya ucapkan selamat sukses kepada seluruh Ketua TP PKK dan Ketua Pembina Posyandu yang baru saja dilantik. Semoga amanah yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambah Khofifah.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, mengimbau kepada para Ketua TP PKK kabupaten/kota untuk lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia mendorong agar setiap program PKK berfokus pada prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti kesehatan mental anak, pengentasan stunting, pendidikan, pembentukan karakter, dan ketahanan keluarga.
“Saya optimis kita bisa memperbaiki berbagai permasalahan yang ada, dan saya berharap semua upaya ini dapat dimaksimalkan untuk kemajuan bersama,” pungkas Arumi.
Pelantikan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, Kepala Perangkat Daerah (PD) Jawa Timur, serta Bupati/Walikota se-Jawa Timur.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
