PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Angka perceraian di Kabupaten Probolinggo mencapai sekitar 2.500 kasus dalam kurun dua hingga tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan 20 pemangku kepentingan lintas sektor memperkuat pembinaan remaja hingga calon pengantin.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan Ekosistem Kolaboratif Bimbingan Remaja Usia Sekolah, Bimbingan Remaja Usia Nikah, dan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Kabupaten Probolinggo, Jumat (13/11/2026).
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris mengatakan, persoalan perkawinan anak dan perceraian membutuhkan penanganan bersama. Ia menyebut angka perkawinan anak di daerahnya menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan lima tahun sebelumnya.
“Lima tahun yang lalu angka pernikahan dini masih ribuan. Tahun kemarin sudah sekitar 50, bahkan sekarang mungkin tinggal belasan. Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi hal ini,” ungkap Haris.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam menekan angka perceraian. Menurut Haris, pembinaan keluarga tidak cukup dilakukan ketika pasangan sudah memasuki jenjang pernikahan. Edukasi perlu diberikan sejak usia sekolah agar remaja memiliki pemahaman yang memadai mengenai kehidupan berkeluarga.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi, kesiapan emosional dan spiritual, serta pengetahuan mengenai kehamilan hingga persalinan.
“Penyelesaian persoalan kematian ibu dan bayi, kemudian stunting, itu tidak termasuk kita menyiapkan alat kesehatan yang canggih dan lain sebagainya. Tetapi harus dimulai dari awal seperti ini, melalui bimbingan remaja usia sekolah, pendidikan terkait pernikahan, bimbingan remaja usia nikah serta pendidikan pranikah,” jelasnya.
Haris menilai, kesiapan calon pasangan suami istri menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang sehat dan tangguh. Karena itu, ia mendorong organisasi perempuan dan keagamaan seperti Muslimat NU, Fatayat NU, serta Aisyiyah untuk terlibat aktif dalam edukasi dan pendampingan masyarakat.
“Kalau mereka sudah paham bagaimana cara menikah, bagaimana mempersiapkan diri menjadi istri, mempersiapkan diri menjelang kehamilan hingga kelahiran, maka risiko kematian ibu dan bayi itu sangat bisa diminimalisir. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri, tetapi harus bersama-sama,” tegasnya.
Selain memperkuat program pembinaan, Haris membuka peluang untuk mengkaji regulasi daerah guna mendukung pencegahan perkawinan anak dan menekan angka perceraian.
Ia menyebut kemungkinan adanya konsekuensi bagi pihak yang melakukan penelantaran keluarga maupun praktik yang mendorong perkawinan anak sebagai salah satu gagasan yang perlu dibahas bersama. Namun, hal tersebut masih berupa usulan untuk dikaji, bukan kebijakan yang telah ditetapkan.
“Hal-hal seperti ini mungkin harus kita gagas secara bersama-sama. Prinsipnya pemerintah daerah siap, saya, Wakil Bupati dan semua pemangku kepentingan siap mendukung. Ini juga mencakup bagaimana Kabupaten Probolinggo ke depan memiliki sumber daya manusia yang jauh lebih baik,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo Samsur menjelaskan, pembangunan ekosistem kolaboratif tersebut bertujuan menyatukan peran berbagai lembaga agar pembinaan remaja dan keluarga berlangsung secara terpadu dan berkelanjutan.
Melalui kerja sama dengan 20 pemangku kepentingan, setiap lembaga akan menjalankan peran sesuai tugas dan fungsinya.
Dinas Kesehatan bertanggung jawab memperkuat edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting. Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan mendukung pembinaan di lingkungan sekolah, sedangkan DP3AP2KB berperan dalam pendampingan ketahanan keluarga serta perlindungan anak.
Dukungan juga melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan, Diskominfo dalam penyebarluasan informasi, serta perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Organisasi keagamaan, organisasi perempuan, dan BP4 turut dilibatkan untuk memperkuat pendidikan serta pendampingan keagamaan bagi remaja dan calon pengantin.
“Melalui kerja sama bersama 20 pemangku kepentingan tersebut, diharapkan terbangun pola pelatihan yang lebih terpadu dan berkelanjutan, mulai dari lingkungan sekolah, masyarakat hingga layanan bimbingan perkawinan,” tutup Samsur.
Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ, Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, tokoh pendidikan, dan tokoh organisasi keagamaan.
Kegiatan tersebut juga diikuti sekitar 160 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo yang memiliki tugas terkait pembinaan keluarga, kepenghuluan, penyuluhan agama, pendidikan, dan pelayanan masyarakat.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin


















Komentar