PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa komitmen dan sinergi antara pemerintah, swasta, serta masyarakat adalah pilar utama dalam pencegahan korupsi. Menurutnya, seluruh elemen harus memiliki komitmen yang sama dan bekerja bersama untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi di segala lini.
Hal ini disampaikan Pj. Gubernur Adhy saat menghadiri Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Taman Candra Wilwatikta Pandaan, Pasuruan, pada Rabu (18/12).
Dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju,” Adhy mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga mendukung tercapainya kemajuan Indonesia.
“Komitmen dan sinergi seluruh elemen adalah kunci utama untuk memberantas korupsi,” ujar Adhy.
Pemprov Jatim, lanjutnya, telah menjalin sinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan yang berperan sebagai penyuluh pencegahan korupsi. Organisasi tersebut antara lain Pramuka, Kwarda Jatim, Dharma Wanita Persatuan Jatim, PKK Jatim, Penyuluh Antikorupsi (Paksi), serta elemen lainnya.
“Tadi kami melakukan penandatanganan kerjasama dengan beberapa organisasi, disaksikan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai bentuk komitmen Jatim dalam mencegah korupsi,” tambahnya.
Adhy menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya berperan dalam menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kata Adhy, akan berdampak positif pada sektor ekonomi, salah satunya dengan meningkatkan kepercayaan investor.
“Investasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting dalam menarik devisa ke Jatim. Masuknya investasi akan menumbuhkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi beban pengangguran serta kemiskinan,” ungkap Adhy.
Hingga triwulan III tahun 2024, realisasi investasi di Jatim tercatat mencapai Rp 111,4 triliun, yang berkontribusi pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,69 persen.
Ke depan, Adhy berharap kampanye anti korupsi dapat dilakukan secara masif, terutama oleh kepala Perangkat Daerah yang berkomitmen membentuk sistem pemerintah yang bebas korupsi, serta meningkatkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Semangat Anti Korupsi harus terus digelorakan secara masif, agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien, sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat secara merata dan berkeadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Eli Kusumastuti, menambahkan bahwa Jawa Timur, sebagai wilayah dengan anggaran besar, memiliki potensi korupsi yang signifikan. Eli menyebutkan tiga sektor yang berpotensi rawan korupsi, yakni pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta perencanaan anggaran. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang optimal untuk menutup celah korupsi.
“Pengawasan menjadi ujung tombak dalam pencegahan korupsi. APIP memiliki peran strategis untuk mendeteksi dini potensi korupsi, meningkatkan integritas ASN, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan,” tutup Eli.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
