KEDIRI,RadarBangsa.co.id – Komitmen Fraksi Partai NasDem (FPN) DPRD Kabupaten Kediri dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan mengawal pembangunan daerah setempat agar semakin baik, nampaknya bukan hanya bualan belaka. Buktinya, FPN melakukan pemboikotan rapat paripurna penetapan APBD 2020 yang digelar pada Rabu, 20 November kemarin.
Menurut Ketua Fraksi Partai NasDem, Drs. Lutfi Mahmudiono, didampingi Sekretaris FPN, Reni Ramawati, dan Antox Prapungka Jaya, SE, MM, serta Khusnul Arif, S.Sos, dalam audensi dengan KWG (Komunitas Wartawan Gaul) yang biasa meliput di gedung wakil rakyat, pemboikotan tersebut dilakukan lantaran permintaannya saat penyampaian pandangan umum fraksi agar semua pos anggaran yang akan dibahas supaya terlebih dahulu diberikan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) ternyata tidak diindahkan. Padahal Bupati melalui Wakil Bupati telah memerintahkan untuk diberikan.
“Salah satu alasan kenapa kami memboikot penetapan APBD 2020, karena dalam pembahasan anggaran tersebut tidak disertakan RKA. Sehingga anggota dewan yang membahas tidak tahu detail peruntukan anggaran yang akan disetujui. Kalau kami ikut menyetujui penetapan APBD, maka sama saja dengan bohong. Tidak tahu kok menyetujui,” kata Lutfi Mahmudiono.
Dijelaskannya, bahwa FPN sedikitnya telah memberikan 11 item Pandangan Umum dan penyikapan terkait dengan RAPBD tahun anggaran 2020, di antaranya yaitu, terjadi kenaikan besaran belanja sebesar 8 milyar 556 juta 929 ribu 700 rupiah pada RAPBD, jika dibandingkan dengan besaran belanja pada KUA-PPAS yang telah disepakati bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Kediri.
“Bahwa hal ini menunjukkan in-konsistensi Tim Anggaran Eksekutif dalam pembahasan, karena merubah besaran anggaran tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD dan atau boleh dikata seenaknya sendiri atau mencla mencle dalam menetapkan Plafon Anggaran. Pada sisi lain Eksekutif selalu memberikan stigma bahwa pengajuan KUA-PPAS tidak dapat lagi dirubah yang dikarenakan disusun berdasarkan hasil Musrenbang,” tuturnya.
Terkait dengan perubahan estimasi belanja pada APBD, lanjutnya, Eksekutif harus memberikan penjelasan dan memberikan rincian sebaran kenaikan Plafon anggaran belanja pada Draft APBD 2020.
Sementara, pada sisi struktur pembiayaan juga terjadi perubahan di Draft APBD jika dibandingkan dengan struktur pembiayaan di KUA-PPAS, yaitu terkait dengan penyertaan modal. Hal ini menambah kesan bahwa program yang diajukan dalam KUA-PPAS dengan seenaknya sendiri dirubah tanpa persetujuan DPRD.
“Dalam struktur pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pembentukan dana cadangan sebesar 30 Milyar, dana cadangan ini digunakan untuk apa?,” tanyanya.
Sedangkan anggaran Dinas Kominfo sebesar Rp. 6,578,636 ribu, program kerjasama informasi dengan mass media. Fraksi Partai NasDem meminta rincian media-media yang bekerjasama dengan Kominfo dan RKA nya.
Pada program pengembangan pemasaran pariwisata Rp. 2,751,027,800, dan program pengelolaan keragaman budaya Rp. 1,744,092,200, Program Pengembangan Destinasi Wisata Rp. 4,504,066,500. Terkait hal ini FPN juga meminta kepada Dinas Pariwisata untuk memberikan RKA nya.
Fraksi NasDem juga meminta RKA atas program di Organisasi Sekretariat Daerah sub unit bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, yaitu program Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan sebesar Rp. 1,493,508,800, dan sub unit Bagian Hukum program penataan peraturan perundang-undangan bagian penyusunan rencana kerja rancangan perundang-undangan Rp. 1,244,700 ribu.
Untuk program peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Rp. 5,596,516 ribu, dan Program Penguasaan Teknologi Pertanian Rp. 2,027,000 ribu. Fraksi Partai NasDem juga meminta untuk diberikan RKA nya, dikarenakan hal ini sangat ironis dengan Anggaran Program Pengembangan Agribisnis yang hanya sebesar tiga ratus juta rupiah saja, padahal pengembangan Agribisnis merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Kediri yang termaktub di dalam RKPD 2020.
Yang terakhir, Fraksi Partai NasDem meminta untuk diberikan RKA dari program di Organisasi Bappeda, pada sub unit Program Pengembangan Ekonomi Rp. 1,450 juta untuk fasilitasi TP-3.
Masih menurut Lutfi Mahmudiono, pihaknya juga akan mengajukan hak interpelasi untuk menanyakan kepada Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno, terkait beberapa hal, termasuk mengenai adanya dugaan kekuatan yang telah mengambil tugas dan kewenangan bupati.
“Kekuatan itulah yang ingin kita tanyakan kepada bupati supaya jelas. Karena selama ini kekuatan tersebut tidak bisa dihentikan oleh kepala daerah, dan gerakannya sudah nampak jelas di masyarakat, terutama di birokrasi,” pungkasnya. (Jay/Kar)
