SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur dalam rangka pengambilan sumpah dan janji pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur periode 2024-2029. Acara berlangsung di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis (24/10), dan dihadiri oleh sejumlah anggota dewan serta pejabat pemerintah.
Pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD Jatim dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 100.2.1.4-4319 Tahun 2024 dan No. 100.2.1.4-4326 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Acara ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik di Jawa Timur, dengan pimpinan baru yang diharapkan mampu membawa DPRD Jatim lebih maju dan sinergis dengan Pemerintah Provinsi.
M. Musyafak ditunjuk sebagai Ketua DPRD Jatim untuk masa jabatan 2024-2029, sementara empat wakil ketua yang diambil sumpahnya adalah Deni Wicaksono, Hidayat, Blegur Prijanggono, dan Sri Wahyuni. Kehadiran para pimpinan baru ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang lebih efektif dan mengutamakan kepentingan rakyat Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Adhy Karyono mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD Jatim yang baru saja dilantik. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Timur.
“Selamat kepada pimpinan DPRD Jatim yang tadi sudah diambil sumpah dan janjinya. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan dapat bekerja sama dengan baik demi kemajuan Jawa Timur,” ujar Adhy Karyono.
Adhy juga menyampaikan optimismenya terkait tahapan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun anggaran 2025 yang diproyeksikan akan segera rampung. Menurutnya, penetapan alat kelengkapan DPRD Jatim yang telah dilakukan dalam rapat paripurna ini akan mempercepat proses penyusunan anggaran.
“Kita hemat satu hari ini dan langsung bisa menyusun rencana jadwal dengan Badan Musyawarah (Bamus) untuk melanjutkan tahapan perencanaan anggaran 2025,” ucapnya.
Pj Gubernur Adhy Karyono menegaskan bahwa kelancaran perencanaan APBD sangat bergantung pada keberhasilan penetapan pimpinan DPRD Jatim beserta alat kelengkapannya. Ia berharap agar proses perencanaan APBD 2025 dapat selesai tepat waktu, mengingat anggaran untuk tahun selanjutnya harus ditetapkan pada tanggal 10 November.
“Kita bisa menyelesaikan, dan tentu anggota baru bisa ikut menyusun dengan tenang karena waktu yang tersisa masih cukup,” ujarnya.
Selain itu, Adhy menambahkan bahwa Pemprov Jatim telah menetapkan prioritas pembangunan yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Pihaknya juga telah membahas program-program baru yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, terutama dalam mempersiapkan pelaksanaan program di bawah Presiden baru.
“Mudah-mudahan pembahasan berikutnya lebih fokus pada bagaimana dukungan anggaran untuk program-program prioritas yang langsung berdampak pada masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial,” jelas Adhy.
Agenda Rapat Paripurna DPRD Jatim tidak hanya sebatas pengambilan sumpah/janji pimpinan, namun juga mencakup penyampaian Laporan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Jawa Timur tentang Tata Tertib DPRD, serta pengumuman pembentukan fraksi-fraksi DPRD.
Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas pembentukan komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Badan Pembentukan Perda DPRD Jawa Timur. Tidak ketinggalan, Badan Kehormatan DPRD juga dibentuk sebagai salah satu alat kelengkapan yang akan mengawasi integritas dan perilaku anggota dewan.
Penetapan pimpinan DPRD Jatim serta alat kelengkapan ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat untuk mendukung pembangunan Jawa Timur dalam lima tahun mendatang. Dengan dukungan penuh dari eksekutif dan legislatif, berbagai program prioritas diharapkan dapat segera dijalankan demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
