SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dengan tegas menetapkan target bahwa realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) oleh Pemprov Jatim pada tahun 2024 harus mencapai 90 persen. Hal ini disampaikannya untuk memotivasi semua pihak terkait agar terus meningkatkan capaian belanja PDN yang telah mencapai 80 persen pada tahun 2023. Berdasarkan data dari bigbox LKPP, penggunaan PDN di Jawa Timur sudah cukup baik dengan pengadaan belanja sebesar Rp 6,5 Triliun yang terealisasi sebanyak 80 persen.
“Kita bersama-sama optimis bahwa tahun ini capaian belanja PDN kita bisa meningkat dan mencapai 90 persen. Meski capaian Belanja PDN kita di tahun 2023 sudah baik, yaitu 80 persen,” ungkap Adhy saat membuka Rapat Koordinasi dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di Dyandra Convention Center Surabaya, pada hari Kamis (30/5).
Realisasi belanja PDN Jatim sebesar 80 persen pada tahun 2023 berasal dari 7.906 produk bersertifikat TKDN yang diproduksi oleh 845 perusahaan industri di Jawa Timur. Prestasi ini merupakan yang tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
“Kami yakin bahwa realisasi PDN di perangkat daerah Jatim tahun ini bisa melebihi 80 persen dan bahkan naik peringkat menjadi yang pertama secara nasional,” ujarnya optimis.
Adhy menyebutkan bahwa hingga bulan ini, pemenuhan P3DN di Jatim sudah di atas 30 persen, dan tahun lalu mencapai 53 persen, dibandingkan dengan standar nasional sebesar 40 persen. Dengan demikian, ia semakin optimis bahwa tahun ini bisa mencapai lebih dari 90 persen.
Untuk memaksimalkan belanja PDN, Pj. Gubernur meminta seluruh jajaran perangkat daerah di Pemprov Jatim untuk menginput data di sistem pengadaan. Dengan tercatatnya seluruh proses tersebut, penyerapannya bisa terpantau.
Pj. Gubernur menegaskan bahwa semua pengadaan barang dan jasa di Jatim harus memprioritaskan PDN untuk mendukung Gerakan Bangga Indonesia.
Namun, ia mengakui bahwa tidak semua pengadaan barang dan jasa bisa menggunakan produk dalam negeri, terutama alat teknologi dengan sertifikasi internasional tinggi seperti alat kesehatan dan laboratorium. “Kami mengerti bahwa tidak semua alat kesehatan ada di e-katalog, tapi kami berkomitmen agar produk lain menggunakan PDN untuk meningkatkan Bangga Buatan Indonesia,” tegasnya.
Secara khusus, Pj. Gubernur meminta seluruh Kepala OPD yang hadir untuk mempercepat penyaluran hibah dan bansos yang dinantikan oleh masyarakat, yang menurutnya akan mempercepat penyerapan pengadaan barang dan jasa PDN.
“Lakukan percepatan hibah dan bansos karena masyarakat sudah membutuhkan. Jika realisasi dipercepat, maka pengadaan barang dan jasa PDN bisa terserap dan angkanya akan naik,” ungkapnya.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Iwan, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk Kinerja Tim P3DN yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/815/KPTS/013/2023. Tim P3DN bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemprov Jatim serta melakukan pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di Jawa Timur.
Pada tahun 2023, tercatat adanya komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar Rp 6,5 Triliun. Tahun ini, potensi belanja barang dan jasa sesuai dengan APBD Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 11,3 Triliun, di luar anggaran BUMD. Saat ini, komitmen belanja PDN mencapai 45,9 persen atau sebesar Rp 5,2 Triliun. Diharapkan realisasi belanja PDN Pemprov Jatim pada tahun 2024 dapat mencapai atau bahkan melebihi komitmen tersebut.
Rapat Koordinasi dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2024 diselenggarakan dengan konsep One Stop Event yang meliputi Talkshow, Desk Business Matching, Pameran Produk Dalam Negeri, dan Pojok Konsultasi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen seluruh instansi untuk membelanjakan anggarannya pada Produk Dalam Negeri, yang berkontribusi pada kemajuan sektor perindustrian serta mendorong perekonomian nasional.
“Kami berharap kegiatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga belanja PDN Provinsi Jawa Timur dapat mencapai target dengan membeli produk industri yang bersertifikat TKDN dan mengurangi pembelanjaan produk impor hingga 5 persen dari total Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022,” tutupnya.
