SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 yang digelar di Taman Surya Balai Kota Surabaya pada Kamis (25/4), Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan bangga menerima Piagam Penghargaan Prestasi Pemerintah Daerah. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jawa Timur tahun 2022. Dalam evaluasi tersebut, Jawa Timur berhasil meraih skor tertinggi secara nasional dengan capaian 3,6970, menandakan kinerja tinggi.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono. Adhy Karyono mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan sinergi yang terjadi di antara jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, stakeholder terkait, dan masyarakat. Dia mengakui bahwa capaian ini adalah hasil dari upaya bersama, yang terus meningkatkan skor EPPD Jawa Timur dari tahun ke tahun. Tercatat bahwa skor EPPD Jawa Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni dari 3,61 pada tahun 2022.
“Piagam ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang harmonis, bersinergi, dan produktif,” ujar Adhy Karyono.
Ia kemudian menjelaskan salah satu kunci keberhasilan Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang ternyata tidak lain adalah upaya gigih dalam transformasi digital di bidang reformasi birokrasi. Transformasi ini telah dilakukan beberapa tahun belakangan.
“Transformasi digital di bidang reformasi birokrasi telah kita lakukan beberapa tahun belakangan. Ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memungkinkan kita untuk merumuskan kebijakan berdasarkan data. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
“Jadi kunci utamanya adalah memberikan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan akurat. Serta mengarahkan pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, keberhasilan transformasi digital yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur pada tahun 2023. Skornya mengalami peningkatan menjadi 3,62 dari tahun sebelumnya yang berada di angka 3,30. Ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam transformasi digital di seluruh aspek layanan.
Terakhir, Penjabat Gubernur Adhy juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Serta untuk tetap fokus pada pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mendorong berbagai terobosan kebijakan yang bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara terintegrasi, sehingga membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian yang terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
“Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan penerapan regulasi Ekonomi Hijau, di mana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.
Mendagri Tito menambahkan, dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendukung program pembangunan nasional, termasuk penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional dan daerah, serta pembangunan ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.
Sebagai informasi tambahan, dalam peringatan Hari Otonomi Daerah kali ini, Kemendagri menyerahkan sejumlah penghargaan. Selain penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meraih skor EPPD tertinggi secara nasional, penghargaan juga diserahkan kepada Provinsi Jawa Tengah yang menduduki posisi kedua, diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Selain kelima provinsi tersebut, terdapat 24 kabupaten/kota yang juga menerima penghargaan serupa. Seluruh penghargaan ini diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian kepada para kepala daerah.
Selain itu, terdapat 4 tokoh kepala daerah dari Jawa Timur yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo.
Keempat tokoh tersebut ialah Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, Bupati Bojonegoro Periode 2018-2023 Anna Muawanah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi.
Selain keempat tokoh tersebut terdapat 10 tokoh kepala daerah lainnya yang menerima penghargaan yang sama.
