JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menghadiri acara peluncuran Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) RI di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/6).
Peluncuran Regsosek ini ditandai dengan penekanan tombol simbolis oleh Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa, bersama perwakilan dari berbagai kementerian termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik RI, perwakilan Sekretariat Wakil Presiden RI, dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan.
Regsosek adalah sistem data terpadu yang mencakup seluruh penduduk Indonesia dan telah diintegrasikan dengan data dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Sistem ini diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan dan penganggaran yang berbasis bukti yang akurat.
Akses hak pelaksanaan sistem ini dikelola secara terpusat melalui sistem SEPAKAT oleh sekretariat bersama, dengan perlindungan data pribadi yang terjamin sesuai UU 27 Tahun 2022.
Pada kesempatan ini, Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa secara simbolis memberikan hak akses data Regsosek kepada Pj. Gubernur Adhy dan beberapa perwakilan dari kementerian, lembaga, serta gubernur dan bupati dari berbagai daerah yang telah mengajukan permohonan akses tersebut.
Pj. Gubernur Adhy menyambut baik peluncuran Regsosek dan berharap data terpadu ini dapat meningkatkan proses pembangunan dan memberikan hasil yang lebih positif dan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Ia optimis bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa tercapai.
“Semoga seluruh pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat bisa terlaksana dengan maksimal, dan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud sesuai harapan kita semua,” ujarnya.
Adhy menambahkan bahwa data Regsosek akan menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional, yang akan diterapkan dalam berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan bermanfaat.
“Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menambahkan, data Regsosek akan menjadi sumber data tunggal yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam berbagai program untuk mendukung Indonesia Emas 2045.
Adhy juga menyatakan bahwa akses data Regsosek akan memudahkan pemangku kebijakan daerah dalam perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi untuk pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi secara cepat dan akurat, karena menyediakan analisis, rekomendasi program intervensi, dan layanan.
“Ini bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta mitra non-pemerintah dapat mempercepat layanan, sehingga diharapkan penurunan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa terjadi dengan cepat dan akurat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa data Regsosek juga dapat dimanfaatkan hingga tingkat desa/kelurahan, sehingga pembangunan sosial ekonomi dapat dilakukan secara terstruktur dan masif dari tingkat paling bawah hingga nasional.
Mengenai pembangunan ekonomi, Adhy mengungkapkan bahwa Jawa Timur terus mengalami pertumbuhan positif, dengan kinerja ekonomi pada triwulan I tahun 2024 tumbuh 4,81 persen secara year-on-year (yoy). Pertumbuhan ini menjadikan Jawa Timur penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 25,07 persen.
Adhy merinci bahwa kontribusi terbesar dalam perekonomian Jawa Timur berasal dari industri pengolahan sebesar 31,54 persen, diikuti sektor perdagangan sebesar 19,01 persen, dan sektor pertanian sebesar 9,71 persen.
Ia juga menyampaikan bahwa pada triwulan I tahun 2024, realisasi investasi di Jawa Timur mencapai Rp36,2 triliun, meningkat 20,7 persen dibanding triwulan I 2023. Kontribusi investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 20,1 persen atau Rp20,1 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 16,1 persen atau Rp16,1 triliun.
“Capaian PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jatim Tahun 2023 berhasil memberikan kontribusi 14,22 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia dan 24,99 persen terhadap PDRB Pulau Jawa,” ungkapnya.
Adhy juga menyatakan bahwa Jawa Timur telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebanyak 3,58 persen, dari 4,4 persen pada tahun 2020 menjadi 0,82 persen pada Maret 2023.
“Alhamdulillah, capaian penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim pada 2023 lebih baik dari capaian nasional. Kami terus berupaya agar pada 2024 kemiskinan ekstrem di Jawa Timur bisa mencapai 0 persen,” pungkasnya.
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam pidatonya menyampaikan bahwa peluncuran Regsosek adalah bagian dari arahan Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan reformasi perlindungan sosial.
“Pelaksanaan ini diharapkan dapat memperbaiki basis data penerima manfaat atas belanja-belanja sosial yang dialokasikan pada APBN,” katanya.
“Dengan data Regsosek, kita harap bisa mengatasi kemiskinan ekstrem dan kemiskinan pada umumnya,” tambahnya.
Suharso juga menyebut bahwa tahun 2025 akan menjadi awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 tahun kedua, yakni 2025-2045, yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka, dengan target mewujudkan Indonesia Emas.
“Tahun 2045 adalah saat kita mencapai 100 tahun kemerdekaan, dengan sasaran pembangunan yang terdeskripsikan sedemikian rupa agar kita menjadi negara yang benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
