SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, melantik dan mengambil sumpah jabatan 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Kamis, 22 Agustus 2024. Pengangkatan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.3.3/2716/204/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
Para pejabat yang dilantik meliputi Sigit Panoentoen sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jatim, Aris Mukiyono sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim, dan Nurkholis sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Selain itu, Joko Irianto diangkat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jatim, Muhamad Hadi Wawan Guntoro sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jatim, serta Moh. Ali Kuncoro sebagai Sekretaris DPRD Jatim.
Pejabat lainnya adalah Andik Fadjar Tjahjono yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jatim, Endy Alim Abdi Nusa sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, Budi Raharjo sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Heru Suseno sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, serta Dydik Rudy Prasetya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Jatim. Kurniawan Hary Putranto dilantik sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jatim. Selain itu, R. Henggar Sulistiarto sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Jatim, Lilik Pudjiastuti sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Jatim, dan Tauhid Islamy sebagai Direktur RSUD Haji Provinsi Jatim juga turut dilantik.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Adhy Karyono mengingatkan para pejabat baru untuk berinovasi dan membuat terobosan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. “Untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan publik, perlu ada inovasi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Adhy juga memberi catatan khusus kepada Kepala BPKAD yang baru dilantik untuk mencari sumber pendapatan alternatif di luar APBD. Mengingat pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan akan dialihkan ke kabupaten/kota pada 2025, yang berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi sebesar Rp4 triliun. “Selain pajak, kita harus mencari potensi lain untuk meningkatkan PAD. BUMD bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan ini,” jelasnya.
Pesan khusus juga ditujukan kepada Kepala Dispora Jatim untuk mempercepat persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh – Sumatera Utara, dengan harapan prestasi Jatim bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. “Saya berharap hasil PON tahun ini lebih memuaskan dibanding tahun lalu,” ungkapnya.
Adhy juga mengingatkan pentingnya dampak program ekonomi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan layanan kesehatan. “Kinerja pembangunan ekonomi sudah baik, namun program pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan, terutama dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Untuk bidang pertanian, Adhy mengarahkan agar solusi untuk menghadapi kemarau panjang segera dicari, dan untuk ESDM, dia menekankan agar program yang ada dilanjutkan dengan fokus pada net zero emission dan kepatuhan terhadap peraturan kementerian. “Lanjutkan program ESDM yang ada dan perbaiki perijinan sesuai peraturan,” tutupnya.
