LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Telah selesainya tahapan demi tahapan pemberkasan data pemohon, mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL tahun 2022, di Desa Cerme Kecamatan Ngimbang,Kabupaten Lamongan, merupakan wujud kerja keras Pokmas bersama Pokja, dan tak lepas dari peran serta semua lapisan masyarakat yang turut mendukung.
Selaku sekretaris Pokmas Desa Cerme Pardi, menjelaskan, bahwasanya untuk Desa Cerme, awal pengajuan Data Nomatifnya sebanyak 1023 bidang, mengenai akan selesainya tahap verifikasi berkas, kami perkirakan akan selesai pada pertengahan bulan Juli ini, ucapnya, pada awak media Radar Bangsa, Jum’at (09/07).
Dan setelah terealisasinya pemberkasan maupun penyeleksian data dari pemohon nanti, secara langsung kami setorkan ke Dinas Badan Pertanahan Negara BPN Lamongan, ya selanjutnya tinggal nunggu rekom saja dari BPN, harapnya lagi, semoga pada pertengahan bulan ini, sudah ada titik terang.
Selaku pelindung, Kades Desa Cerme, Agus. S, juga menjelaskan, dengan adanya Program dari Pemerintah yang melalui, kementrian ATR/BPN, yaitu PTSL, memang sangat diharapkan warga Desa kami sebelumnya, mengingat dari Data yang ada, masih banyak yang belum memiliki ligelitas yang jelas atas hak tanah, yakni dalam bentuk sertifikat, ungkapnya.
Lanjutnya lagi, sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas kinerja perangkat desa, yang turut membantu juga dalam proses menverifikasi maupun penyeleksian berkas, hingga akhirnya semua bisa berjalan lancar dan kondusif, tanpa adanya suatu permasalahan, baik dari ahli warisnya maupun dari asal usul nama letter C nya, akhirnya harapan masyarakat Desa Cerme, akan segera bisa terwujud.
Masih kata Kades, mengenai Program PTSL Di wilayahnya, memang benar Data Nominatifnya dari awal 1023 bidang, yang telah di usulkan Pokmas ke Dinas BPN Lamongan, selanjutnya kini, tahapan verifikasi/seleksi berkas, sudah hampir mencapai progres, sesuai harapan kita bersama, dan dukungan dari semua lapisan masyarakat, hingga semua bisa berjalan dengan lancar.
Setelah terbitnya Sertifikat, kata kades, semoga tidak ada lagi persoalan sengketa tanah di masyarakat, baik ditimbulkan dari keluarga sendiri, maupun dari ahli warisnya. Karena bukti dasar adanya Sertifikat, secara hukum sudah sah, atas hak Kepemilikan tanah.
