SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Kebijakan lokal yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di 19 titik di Surabaya tentunya dengan tolak ukur yang jelas.
Pemerintah kota Surabaya menerapkan PSBB di Surabaya adalah kebijkan lokal tanpa persetujuan pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kalau hal tersebut diterapkan atau tidak, maka pusat maupun Provinsi Jatim akan mengkaji data yang disampaikan Pemkot untuk penerapan PSBB di Surabaya.
Bu Risma tentu tidak mau melanggar dari ketentuan pusat, pastinya Wali Kota akan berkoordinir dengan Pemerintah pusat maupun Pemprov.
Karena Pemrov adalah kepanjangtanganan dari pemerintah pusat, disampaikan Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Fraksi PDI Perjuangan, John Thamrun di Surabaya. Kamis, (09/4/2020).
Politisi dengan latar belakang pengacara ini menambahkan, langkah kebijakan penerapan pembatasan sosial berskala besar, tentu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan segala pertimbangnya.
“Penerapan PSBB atau tidak di Surabaya, saya yakin Pemkot telah mempertimbangkan dengan matang, dengan parameter yang terukur,” ungkap John.
Masyarakat Surabaya tidak perlu resah, Pemkot akan mempersiapkan langkah yang terbaik dengan tolak ukur parameter ekonomi.
“Kalau memang memberlakukan PSBB dengan persetujuan pusat, saya yakin Pemkot telah mempersiapkan parameter yang akan dipakai untuk pengamanan sosial,” ujarnya.
Kalau tidak, lanjut John, justru kondisi di Surabaya akan parah.
“Saya usulkan, agar OPD Pemkot Surabaya membuat suatu terobosan guna mengedukasi warga agar meruba pola hidup, pola sosial dan pola kerja mereka,” paparnya.
Dengan begitu, kata anggota Komisi B DPRD Surabaya ini, perekonomian Surabaya akan terus berputar dan berkesinambungan.
“Saya yakin Pemkot Surabaya bersama jajarannya tengah mempertimbangkan dan menyiapkan parameter yang tepat guna menerapkan PSBB itu,” tukas John Thamrun.
Masyarakat diminta untuk tidak resah dengan diterapkan maupun tidak diterapkan PSBB. Percayalah bahwa upaya maksimal yang dilakukan Pemkot dalam menanggulangi pandemi Covid-19 sudah optimal, sambung John.
“Perubahan pola kerja, pola hidup dan pola sosial, saya yakin pasti mampu mengatasi kondisi apapun,” tandasnya.
Yang terpenting, masyarakat selalu patuh terhadap upaya pemerintah dalam menangani wabah virus Corona.
“Roda perekonomian Surabaya tidak boleh terhenti, lakukan aktivitas sesuai dengan protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah,” lugas John Thamrun. (Jb/Ari)
