LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Tahapan pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 telah selesai, ditandai dengan rapat paripurna yang diadakan pada Sabtu (10/8) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan. Rapat ini melibatkan penandatanganan persetujuan perubahan APBD antara Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dan anggota DPRD Kabupaten Lamongan.
Bupati Lamongan, yang akrab dipanggil Pak Yes, menyampaikan bahwa perubahan APBD 2024 mencakup aspek penting dalam pembangunan Kabupaten Lamongan, baik dalam aspek fisik maupun non-fisik.
Untuk pembangunan fisik, prioritas utamanya adalah menyelesaikan proyek infrastruktur, khususnya program jalan mantap dan alus Lamongan (Jamula). Sementara itu, untuk pembangunan non-fisik, Pemerintah Kabupaten Lamongan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan terintegrasi dan gratis (Perintis).
“Perubahan ini mencakup dua aspek penting: pembangunan fisik dan non-fisik. Dalam hal non-fisik, Pemkab Lamongan berkomitmen untuk melahirkan generasi berkualitas. Program Perintis tidak hanya memberikan beasiswa kepada siswa tetapi juga mengasah kompetensi pengajar serta memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan,” ungkap Pak Yes.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi fokus dalam pembangunan Kabupaten Lamongan, karena kedua sektor ini adalah indikator utama dalam pengukuran indeks pembangunan manusia.
“Alhamdulillah, indeks pembangunan manusia kita terus meningkat. Kami berharap pencapaian ini dapat terus dipertahankan untuk mewujudkan misi kami mencetak SDM unggul yang berdaya saing dan berakhlak, serta responsif terhadap perubahan zaman,” tambah Pak Yes.
Perubahan APBD 2024 ini telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti potensi, isu strategis, capaian kinerja, dan evaluasi yang mendalam. Postur akhir dari perubahan APBD 2024 mencakup proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3.583.779.399.000 dan alokasi belanja daerah sebesar Rp3.530.693.407.241.
Dengan angka tersebut, surplus yang dihasilkan mencapai Rp53.085.991.759, yang digunakan untuk menyeimbangkan defisit pembiayaan netto.
