MALANG, RadarBangsa.co.id – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, M. Ridwan Hisjam menggelar dialog dengan jajaran Pepabri, DHD 45 dan para Veteran di Ridwan Hisjam (RH Center). Kamis, (04/6/2020) malam hari.
Wakil rakyat dari Dapil Jatim V Malang Raya ini, dalam paparannya menyampaikan, kondisi kekinian konstalasi kebangsaan Indonesia saat ini.
Dalam dialog, dipandu Anggota DPRD Kota Malang, Suryadi, Ridwan Hisjam menyampaikan kondisi internasional, dimana Amerika Serikat (USA) mempertahankan statusnya sebagai negara super power.
Bahkan sudah terlanjur mengajukan pada senat USA untuk membantu Hongkong dalam menjaga bisnis dan demokrasi serta mengancam perang dengan RRC China. Mereka juga sudah mempersiapkan dengan sekutu mesin perang yang sudah berada di Laut China Selatan dekat dengan pulau Natuna.
“Jika nuklir meledak di Laut China Selatan, bukannya Sumatera rata dengan tanah dan dampak radiasi nuklir akan menghancurkan kehidupan kita.
Hal ini menjadi pelajaran besar bagi Bangsa Indonesia untuk berada di poros tengah sebagai negara yang mengikuti gerakan Non-Blok.
Dan dalam satu sisi Indonesia tetap berkeyakinan perang dingin yang terjadi tidak akan berdampak bagi Bangsa Indonesia,” lugasnya dalam dialog yang dihadiri Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Ketua Pepabri Kota Malang Letkol Purn Chrisetyono Tri Suprapto dan Ketua LVRI Kota Malang Letkol Purn Harijono ini.
Dalam dialog itu, suasana penuh kekeluargaan, Ridwan Hisjam juga menyoroti kondisi bangsa Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ditengah isu isu panasnya dua negara besar di dunia yaitu USA dan China.
“Saat hadirnya pandemi Covid-19 ini, ada banyak persoalan yang tentunya dialami oleh masyarakat salah satu yang menonjol adalah dampak ekonomi yang tengah dirasakan dan dirisaukan bahkan menjadi kebingungan rakyat saat ini,” ucap Tatok, sapaan akrabnya.
Politisi senior Partai Golkar ini mengingatkan, ketika dampak ekonomi ringan hingga ke dampak ekonomi berat, maka hal ini menjadi persoalan yang akan beriringan pada terjadinya dampak konflik sosial.
“Hal inilah harus menjadi perhatian serius dan menjadi kekuatan korektif bersama. Serta menjadi filter Pemerintah Republik ini sebelum nantinya bisa masuk pada dampak politik.
Sejarah sudah pernah membuktikan dari dampak ekonomi ke dampak konflik sosial hingga ke dampak politik, perjalanannya sangat cepat sekali,” tukas Tatok.
(Ari)
