JEMBER, RadarBangsa.co.id – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember 2027 mulai bergulir. Namun, Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Jember belum menetapkan gambaran angka kenaikan karena masih menunggu data acuan resmi dari pemerintah pusat.
Dalam rapat koordinasi pra-musyawarah yang berlangsung di Aula Bawah Pemkab Jember, Minggu (15/11/2026) malam, muncul dua harapan berbeda dari unsur pengusaha dan pekerja terkait besaran kenaikan upah tahun depan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jember, Drs. Imam, MM, berharap kenaikan UMK 2027 tetap memperhatikan kewajaran. Menurutnya, pembahasan persentase kenaikan belum bisa dilakukan sebelum pemerintah pusat memberikan bahan acuan.
“Pada intinya, karena bahan-bahan kita ini selalu menunggu dari pusat, sehingga kami juga belum bisa menggambarkan berapa-berapanya, Mas — kenaikan berapa persennya,” ungkap Imam.
Ia menegaskan, pengusaha berharap pembahasan berlangsung dengan suasana kondusif. Perbedaan pandangan antara unsur yang terlibat diharapkan tidak berkembang menjadi pertentangan yang tajam.
“Harapan daripada pengusaha ini, mudah-mudahan perbedaan pendapat tidak terlalu tajamlah, ya. Ini minta kedewasaan semuanya,” ujarnya.
Imam mengatakan, keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan buruh dan keberlangsungan dunia usaha perlu menjadi perhatian bersama. Kondisi tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Jember.
Di sisi lain, Ketua DPC Sarbumusi Kabupaten Jember, Umar Faruk, menyampaikan sikap berbeda terkait besaran kenaikan upah. Organisasi buruh tersebut menginginkan kenaikan UMK pada tingkat tertinggi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.
” Tentunya sikap kami dari Sarbumusi jelas dan tegas, bahwasanya UMK itu menurut kami sederhana saja; artinya kewajiban negara untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, khususnya melalui kami buruh yang ada di Jember ini,” kata Umar.
Meski demikian, Umar menyebut pihaknya tetap ingin mempertimbangkan kondisi dunia usaha. Ia menyinggung situasi ekonomi global yang dinilai belum stabil sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan.
” Tentunya kami tetap berharap bisa mengakomodasi dari Apindo atau pengusaha, karena situasi kondisi ekonomi global di negara kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja,” tambahnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember Muhammad Zamroni, unsur Apindo, Sarbumusi, SPSI, pakar hukum, pakar ekonomi, serta pekerja perkebunan.
Setelah rapat, Muhammad Zamroni belum memberikan keterangan kepada awak media. Sementara itu, pembahasan Depekab Jember akan dilanjutkan setelah data acuan resmi dari pemerintah pusat diterima.
Dengan demikian, besaran kenaikan UMK Jember 2027 masih belum dapat dipastikan. Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bagian dari proses penyusunan rekomendasi UMK kepada gubernur.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin


















Komentar