SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Ketua DPRD Sidoarjo H Usman parkir berlanganan di harap menambah APBD Daerah Kabupaten Sidoarjo, untuk itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo merekomendasikan agar proses kerjasama penyelenggaraan layanan perparkiran, khususnya tepi jalan umum dan tempat khusus, dengan PT Indonesia Sarana Service (ISS).
Dalam laporannya terhadap Raperda Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 yang disampaikan dalam forum rapat paripurna dewan pada Senin (3/7) Banggar menekankan kembali rekomendasi BPK Jatim, juga hasil rapat mediasi yang digagas DPRD serta Kejari Sidoarjo beserta Kementerian Dalam Negeri terkait hal ini.
Yakni meminta Dishub Sidoarjo melakukan musyawarah dengan PT ISS untuk mencapai kesepakatan bersama. Terutama terkait lokasi parkir yang dikerjasamakan serta besaran pendapatan yang menjadi hak pemkab Sidoarjo pada tahun anggaran 2022 lalu.
Dengan adanya kesepakatan baru itu, PT ISS diminta segera setor ke kas daerah sesuai dengan nomenklatur keuangan sebagaimana diatur dalam permendagri No 90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.
Bukan hanya itu, Banggar DPRD Sidoarjo yang dipimpin sendiri oleh Ketua Dewan H Usman meminta pada BPK RI untuk melakukan audit khusus terhadap titik-titik parkir yang selama ini dikelola pihak-pihak tertentu diluar PT ISS.
Hasil audit itulah yang nantikan akan menjadi rujukan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan tindakan tegas jika memang ditemukan potensi kerugian negara dari hasil pungutan parkir yang tidak dilaporkan dengan baik.
“Hal ini sekaligus bertujuan untuk menindaklanjuti kemungkinan terjadinya pungli yang dilakukan oknum-oknum di internal Pemkab Sidoarjo terhadap pengelolaan parkir dan retribusinya selama ini,” ucap juru bicara Banggar DPRD Sidoarjo, M. Rojik.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Sidoarjo lainnya, HM. Nizar yang ditemui terpisah mengatakan sudah seharusnya APH dilibatkan secara aktif dalam kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus ini. “Setidaknya ini akan menjadi bukti nyata adanya sinergitas yang baik antara Pemkab Sidoarjo dengan unsur Forkopimda lainnya,” ujar legislator yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar itu.
Menurutnya, dengan adanya pelibatan APH maka upaya Pemkab dan DPRD Sidoarjo untuk menata ulang pengelolaan parkir di kota delta demi memberikan layanan yang prima pada masyarakat sekaligus menuai pendapatan untuk membiayai program-program pembangunan daerah bisa terwujud.
Disisi lain, Direktur Operasional PT ISS, Dian Sutjipto yang dihubungi melalui ponselnya, Selasa (4/7) menyampaikan apresiasinya terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Banggar DPRD Sidoarjo tersebut.
Menurutnya, langkah lembaga legislatif tersebut memperkuat rekomendasi dari BPK Jatim dan juga lembaga pelat merah lainnya untuk “mendamaikan” para pihak dalam kerjasama penyelenggaraan layanan perparkiran ini.
“Ia yakin rekomendasi tersebut bertujuan agar tidak menyandera layanan publik sekaligus menjaga amannya potensi pendapatan daerah selama proses kerjasama antara pihaknya dengan Pemkab Sidoarjo berlangsung,” ucapnya.
