Warga Kesambi Lamongan Kesal dan Minta Uang Pembayaran Dikembalikan, Gegara PTSL

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Mengaku kesal Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak realisasi pada tahun 2021 ini. Warga Desa Kesambi Kecamatan Pucuk meminta sejumlah uang yang sudah dibayarkan supaya dikembalikan.

Tahapan awal sudah dilaksanakan mulai dari pembentukan panitia kelompok masyarakat (Pokmas). Ironisnya, sebagian warga sudah ada yang dimintai untuk membayar dan besarannya juga bervariasi, namun ada juga yang belum bayar.

” Saya mengaku sangat kecewa, program PTSL tahun ini kami tanyakan kepastiannya ada apa tidak. Kalau ada justru saya sangat bersyukur, kalau tidak ada ya dikembalikan semua uangnya,” tutur warga.

Warga mengatakan, besaran nilainya beragam ada yang sudah dimintai membayar Rp400 ribu per bidang sertifikat, dan ada yang Rp200 ribu. Kalau sudah diukur, kata dia, itu dibayar lagi Rp200 ribu dan harus dilunasi semua.

Pada bulan Januari pendaftaran tempat pembayarannya ke ketua panitia saudara Sugianto dengan bendaharanya saudara Wardi. Untuk jumlahnya sekitar 570 pemohon.

Diketahui bahwa program ini mandek tidak ada tindak lanjut. Informasi pada tanggal 1 Februari pak kades tidak hadir saat diundang ke BPN terkait program PTSL desa Kesambi.

” Yang kami dengar seperti itu, benar apa tidaknya saya kurang mengetahui kebenarannya. Namun setelah mendengar informasi dari warung di sebelah jalan raya itu ternyata Desa Kesambi tidak tercantum dalam program PTSL,” ucap warga.

Kepala Desa Kesambi Ainun Najib saat dikonfirmasi awak media dikediamannya Senin (22/02/2021) mengungkapkan, berkaitan dengan program PTSL Desa Kesambi ini, Pokmas sudah terbentuk jadi tinggal jemput bola.

” Desa Kesambi keadaan tanahnya yang belum bersertifikat dan banyak yang mendaftar dan tahun 2021 ini Kesambi tidak masuk proyeksinya di BPN,” tutur Kades.

Kades menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 1.293 bidang, sudah ada tanda terimanya, tapi belum di Acc. Karena Desa Kesambi ini zona sertifikatnya sudah banyak, di BPN itu ada zona database dan diakomodir nanti di tahun 2022 setelah 5 desa selesai.

” Tetap kita jalankan, warga kita suruh matok semua besok tinggal clear nanti saat pelaksanaan tinggal kroscek tapal batasnya jadi jemput bola,” tandasnya.

Kemudian, sambung kades, di tanah itu kan secara Yuridis ada yang milik mbahnya itu ditempati, jangan sampai dikemudian hari nanti terjadi gejolak.

” Terkait biayanya sudah saya serahkan pada musyawarah mufakat. Seluruhnya ikut asal tidak bermasalah. Pasti nanti sesuai dengan program yang di inginkan oleh pak presiden RI Joko Widodo,” terangnya.

Terpisah, Bagian Tata Usaha BPN Lamongan Darmawang menuturkan, kalau masalah penetapan lokasi, memang tidak bisa mengakomodir semua permohonan desa, karena keterbatasan target.

” Mudah-mudahan di tahun 2021 ini sampai dengan tahun 2024 mendatang sudah tuntas semuanya,” ujar Darmawang saat dihubungi melalui WhatsApp nya Kamis (25/02/2021).

Dia menjelaskan, berkaitan dengan masalah besaran biaya PTSL di desa tersebut, itu adalah kewenangan desa itu sendiri.

” Terkait dengan pemasangan batas sebelum PTSL, malah ini patut dicontoh. Pemasangan tanda batas termasuk pemeliharaannya merupakan kewajiban masyarakat sejak dia menguasai tanah itu, jadi bukan karena ada PTSL terus baru dipasang batasnya,” pungkasnya.

(RB)