SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jawa Timur pada Senin (10/6).
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Adhy menekankan bahwa kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap perekonomian daerah dapat meningkatkan Pendapatan Daerah, selain dari pajak kendaraan dan kontribusi pemerintah pusat.
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp. 459.794.000.000 atau sekitar 97,46 persen dari target yang ditetapkan, yaitu Rp. 471.791.000.000.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mengoptimalkan kinerja BUMD untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi kinerja dan kesehatan keuangan BUMD, bekerja sama dengan BPKP dalam penilaian implementasi Good Corporate Governance pada BUMD, serta mendorong kerjasama Business to Business oleh BUMD melalui kegiatan misi dagang,” ujarnya.
Adhy juga menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah TA 2023 Jawa Timur mencapai Rp. 33.767.866.000.000 atau 102,87 persen dari target yang ditetapkan, yaitu Rp. 32.826.282.000.000. Sementara, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 22.317.204.000.000 atau 102,97 persen dari target yang ditetapkan.
“PAD dialokasikan secara terstruktur dan rasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha menjaga pertumbuhan penerimaan PAD dalam rentang optimal, khususnya sektor Pajak Daerah untuk menjaga stabilitas kemandirian fiskal. Ini tercermin dari kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Timur, yang mencapai 82,28 persen pada tahun 2023,” katanya.
Adapun realisasi Belanja Daerah TA 2023 mencapai Rp. 34.284.843.000.000 atau 92,31 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 37.140.208.000.000.
Lebih lanjut, realisasi Pendapatan Transfer mencapai Rp. 11.410.153.000 atau 102,56 persen dari target yang ditetapkan. Adhy menyebut pendapatan transfer ini disesuaikan dengan kebutuhan provinsi sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
“Penyaluran pendapatan transfer oleh Pemerintah Pusat bersifat dinamis dengan memperhatikan penerimaan pendapatan negara dan prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Secara umum, capaian indikator kinerja pembangunan Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2023 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan awal periode perencanaan RPJPD 2005-2025.
Adhy juga memaparkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor ekonomi lokal, mendukung usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan Program Link and Match.
Layanan kesehatan juga ditingkatkan melalui investasi dalam infrastruktur kesehatan, memperluas jaringan puskesmas dan rumah sakit, serta meningkatkan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan.
Selain itu, dalam jawaban Gubernur terkait RPJPD 2025-2045, Adhy menyebut bahwa visi RPJPD 2025-2045 Jawa Timur adalah “Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan”.
“Upaya mewujudkan Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan dilakukan melalui serangkaian langkah strategis dan bertahap, serta tidak selalu dilakukan secara berurutan dan simultan. Pencapaian visi pada RPJPD 2025-2045 tercermin dari pencapaian indikator sasaran visi sesuai dengan potensi dan keunggulan Jawa Timur,” jelasnya.
Adhy menambahkan bahwa visi tersebut juga fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur, sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Daerah RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043, yang mendukung pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dengan integrasi konektivitas.
Oleh karena itu, lanjut Adhy, telah direncanakan pusat-pusat pertumbuhan baru di Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang diarahkan untuk pengembangan agropolitan dan agroindustri. Wilayah Bromo Tengger Semeru diarahkan untuk pariwisata dan agroindustri, sedangkan wilayah Selingkar Ijen diarahkan untuk pariwisata dan arus barang dan orang Jawa-Bali. Wilayah Madura dan Kepulauan diarahkan untuk pengembangan perikanan dan peternakan.
“Pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan dan kepulauan yang terbantu dengan peningkatan konektivitas wilayah Jawa Timur. Sehingga pengembangan wilayah di Jawa Timur tidak hanya terpusat pada Kawasan Gerbangkertasusila Plus, tetapi juga mendorong peningkatan investasi daerah dan pengembangan industri baru di wilayah lainnya,” sebutnya.
Adhy juga menekankan pentingnya pengembangan industri pariwisata di Jawa Timur untuk memberikan dampak ekonomi dan sosial budaya yang signifikan bagi daerah, termasuk peningkatan devisa, pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta pelibatan masyarakat dalam pelestarian budaya lokal dan warisan budaya.
Terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, Adhy menyebut hal ini menguntungkan posisi Jawa Timur sebagai pusat gravitasi nasional. Dari 39 tol laut, 21 di antaranya diakses dari pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 80 persen logistik di 20 provinsi Indonesia Timur, termasuk Kalimantan Timur.
Selain pembangunan merata, Adhy juga menekankan pentingnya pembangunan yang berdampak baik secara ekologis. Pemprov Jatim memberikan perhatian terhadap akses air bersih dan sanitasi dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur, meningkatkan kapasitas pengelolaan air limbah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik.
Pemprov Jatim juga berkolaborasi dengan berbagai gerakan pelestarian lingkungan untuk membangun industri hijau melalui green-company.
“Kontribusi Jatim untuk lingkungan diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang mendukung terjaganya kualitas air bersih, udara, perlindungan hutan dan DAS, serta implementasi teknologi dan informasi untuk mendukung terwujudnya ketahanan ekologi, pengurangan pencemaran, optimalisasi pengelolaan limbah padat dan cair, serta penerapan energi bersih,” paparnya.
“Dimulai dari perumusan isu strategis, arah kebijakan serta sasaran pokok dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan komitmen kuat dengan skor 98,5 persen dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan,” sambungnya.
Adhy juga menyampaikan bahwa pembangunan yang berdampak positif secara ekologis akan menjangkau sektor agribisnis dengan meningkatkan pendapatan per kapita melalui Indeks Ekonomi Biru, yang salah satu komponen perhitungannya adalah produktivitas pertanian.
“Kami berkomitmen meningkatkan nilai tambah sektor agraris untuk kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sektor agribisnis bertujuan mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan,” katanya.
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission, kata Adhy, menjadi bagian tak terpisahkan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Adhy menyebutkan bahwa penjabaran RPJPD akan menjadi pedoman untuk merumuskan visi, misi, dan program bagi calon kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
Dokumen RPJMD juga akan menjadi dasar dalam perumusan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas berbagai saran konstruktif yang diberikan untuk pembangunan Jawa Timur, sehingga nantinya dapat menjadi sebuah peraturan daerah yang berkualitas secara teknis dan substantif,” pungkasnya.
