SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Rencana penghapusan pajak kendaraan bermotor kembali memantik perdebatan publik. Di Jawa Timur, kelompok Aktivis 98 menyatakan penolakannya terhadap wacana yang belakangan disuarakan seorang influencer berinisial S. Mereka menilai gagasan tersebut tidak merefleksikan kepentingan rakyat kecil yang tengah menghadapi tekanan ekonomi, melainkan hanya akan memperkaya kalangan menengah atas.
Rudy Gaol, salah satu Aktivis 98, menegaskan bahwa kebijakan penghapusan pajak kendaraan tidak sejalan dengan semangat reformasi yang selama ini diperjuangkan. Menurutnya, langkah itu justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
“Kami mengajak seluruh warga Jawa Timur untuk tetap menjaga kondisi kondusif dan damai. Mari kita berpikir kritis, apakah perjuangan yang dilakukan S benar-benar untuk kepentingan rakyat yang sedang mengalami kesulitan, atau justru untuk kepentingan mereka yang punya banyak kendaraan,” kata Rudy Gaol, Sabtu (23/8/2025).
Ia memberi contoh konkret, apabila kebijakan itu diterapkan, masyarakat kaya dengan kepemilikan lebih dari satu kendaraan akan memperoleh keuntungan besar.
“Kebijakan ini hanya menguntungkan orang-orang yang punya banyak kendaraan. Bayangkan, seseorang yang memiliki lima mobil bisa mendapat pembebasan pajak hingga Rp200 juta per tahun. Sementara mayoritas rakyat miskin yang tidak memiliki kendaraan mewah sama sekali tidak merasakan manfaatnya,” ujarnya menegaskan.
Rudy menambahkan, sejak reformasi 1998, perjuangan para aktivis adalah memastikan keadilan sosial berjalan, bukan mendukung kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Ia menilai, alih-alih mendorong penghapusan pajak, aksi-aksi sosial seharusnya diarahkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.
Menurutnya, sejumlah program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa sudah terbukti memberikan ruang bagi rakyat kecil untuk berkembang. Dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, hingga akses permodalan disebut lebih relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perjuangan aksi seharusnya bukan untuk kepentingan pribadi. Kami justru mendukung program Gubernur Jawa Timur yang selama ini mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Itu jauh lebih bermanfaat bagi rakyat miskin daripada penghapusan pajak kendaraan,” tambah Rudy.
Penolakan terhadap aksi yang diinisiasi Sholeh juga datang dari kalangan politik. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan pentingnya menjaga demokrasi tetap sehat di tengah dinamika politik menjelang aksi yang rencananya digelar 3 September mendatang.
“Demokrasi yang sehat selalu membutuhkan koridor hukum, etika, dan tanggung jawab moral. Jika dilanggar, justru akan menimbulkan keresahan dan preseden buruk bagi masyarakat, terutama generasi muda,” ujarnya.
Lia juga mengingatkan, Jawa Timur memiliki posisi strategis di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto memperkuat kerja sama perdagangan dengan Eropa melalui perjanjian EU-CEPA. “Karena itu, ia berharap dinamika politik di daerah tidak mengganggu stabilitas yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,”harapanya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
