JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Ketua Umum Asosiasi Santri Pengusaha Perumahan Nusantara (ASANU) Wildan Sungkar meminta Pemerintah memperkuat BTN Syariah sebagai bank yang fokus membiayai proyek properti dan perumahan di Indonesia.
Ia mengatakan, spesifikasi ini juga diharapkan akan memperkuat kinerja dan ekosistem Ekonomi Syariah di Indonesia.
“BTN Syariah sebaiknya tidak bergabung menjadi satu holding dengan Bank Syariah Indonesia agar kinerjanya makin fokus, sehingga dapat membantu para pengusaha perumahan Nasional,” tegas Ketua Umum ASANU, Wildan Sungkar di Jakarta hari ini, Kamis (25/5).
Dikatakan Wildan, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 menunjukkan jumlah backlog kepemilikan perumahan masih sangat tinggi yaitu mencapai 12,75 juta. Angka tersebut belum termasuk pertumbuhan keluarga baru sekitar 700.000 hingga 800.000 per tahun.
Wildan mengungkapkan, dengan tersedianya bank syariah yang memfokuskan diri pada pembiayaan perumahan, diharapkan hal itu semakin mempercepat pemenuhan kekurangan perumahan rakyat.
“Hadirnya bank syariah yang fokus di perumahan akan memberi pilihan masyarakat muslim untuk membiayai KPR (kredit kepemilikan rumah), apartemen dan produk properti lainnya secara syariah,” ujarnya.
Pemerintah, kata Wildan, telah membangun ekosistem ekonomi syariah dengan berbagai terobosan. Selama tahun 2021 misalnya, pemerintah telah menggabungkan tiga bank syariah menjadi satu bank yaitu Bank Syariah Indonesia dengan modal aset sebesar Rp214,6 triliun dan modal inti Rp 20,4 triliun.
Pemerintah, imbuh dia, juga memperbanyak pendirian Bank Wakaf Mikro, Baitul Mal Wa Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Koperasi Syariah. Dengan berbagai kebijakan dan terobosan tersebut, saat ini, rangking Indonesia naik ke peringkat 4 dari sebelumnya peringkat 5 untuk pengembangan keuangan syariah.
Ia menuturkan, posisi pertama masih diduduki Malaysia dan berikutnya Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Aset keuangan syariah Indonesia menempati posisi 7 dengan total aset USD 99 miliar.
Menurut Wildan, ASANU juga fokus memperjuangkan dan melayani hak perumahan warga nahdliyin. Namun, konsep pembangunan perumahan dilakukan dengan merajut benang kebangsaan.
“Saat ini kami sedang menginisiasi Proyek Perumahan Kebangsaan di Jawa Tengah. Kami membutuhkan dukungan perbankan pemerintah yang juga fokus membiayai perumahan seperti BTN,” ungkapnya.
Wildan menambahkan, dengan divisi syariahnya untuk KPR, pihaknya berharap BTN bisa menjadi bapak asuh bagi setiap proyek perumahan yang dibangun anggota ASANU.
