KOTA BLITAR, RadarBangsa.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna yang membahas Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta menetapkan persetujuan bersama rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar pada Senin (22/9/2025).
Perubahan Propemperda dinilai krusial oleh pemerintah daerah karena menjadi dasar hukum dalam mengarahkan pembangunan agar lebih terencana dan berkesinambungan. Walikota Blitar, Santoso—yang akrab disapa Mas Ibbin—menegaskan bahwa sejumlah perda yang bersifat mendesak akan diprioritaskan untuk dibahas bersama legislatif tahun ini.
Selain itu, rancangan P-APBD 2025 juga disetujui untuk segera dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur. Evaluasi dari pemerintah provinsi diharapkan memperkuat substansi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Prinsipnya penetapan ini mengakselerasi kinerja pemerintah daerah. Refocusing P-APBD tahun ini diarahkan untuk peningkatan fasilitas layanan umum, seperti rumah sakit, penanganan drainase untuk antisipasi banjir yang segera dikerjakan pada Oktober, serta percepatan revitalisasi pasar tradisional guna memajukan sektor perdagangan,” ujar Mas Ibbin.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menyampaikan bahwa dari total 14 raperda yang ditargetkan tuntas pada 2025, sebagian perlu ditunda akibat keterbatasan waktu dan perubahan kebijakan pusat. Namun, ia menekankan bahwa raperda P-APBD telah menjadi prioritas yang harus segera disepakati bersama.
“Kami harapkan dalam empat bulan ke depan seluruh program pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana. Kami juga mendorong percepatan realisasi anggaran agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat tanpa harus tertunda,” tegas Syahrul.
Persetujuan bersama antara DPRD dan Pemkot Blitar ini dianggap sebagai langkah memperkuat sinergi pengelolaan anggaran serta penataan regulasi. Sinergi tersebut penting untuk memperkokoh layanan publik, membenahi infrastruktur kota, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan arah pembangunan yang lebih jelas dan anggaran yang telah disepakati, publik kini menanti realisasi program dalam sisa tahun anggaran. “Yang paling utama, masyarakat ingin melihat dampaknya langsung, bukan sekadar rencana di atas kertas,” pungkas Syahrul.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
