JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Isu jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin kembali mencuat dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Sosial di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (23/9/2025). Dalam forum itu, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mendorong agar skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialihkan pembiayaannya ke pemerintah pusat.
Menurut Lia, langkah tersebut penting untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di berbagai daerah, termasuk Magetan yang saat ini baru mencapai 78 persen. Ia menyoroti adanya penonaktifan 6.800 peserta PBI Daerah (PBID) yang sebagian besar berasal dari kelompok miskin dengan penyakit kronis.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai warga miskin kehilangan layanan hanya karena kendala teknis. Pemerintah pusat harus hadir mengambil alih pembiayaan PBI daerah agar target UHC segera tercapai,” tegas Lia, yang akrab disapa Ning Lia.
Senator muda yang dikenal dekat dengan kalangan pesantren itu menekankan, jika pembiayaan PBID ditanggung pusat, daerah akan memiliki ruang fiskal lebih luas untuk memperluas kepesertaan JKN. Ia mencontohkan, capaian UHC di Magetan masih tertinggal dibanding Ponorogo dan Ngawi yang sudah 100 persen.
“Kalau PBID ditanggung pusat, Magetan bisa menambah peserta baru. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan karena keterbatasan anggaran daerah,” ujar Lia yang sebelumnya terpilih sebagai Wakil Rakyat Terpopuler versi ARCI.
Lebih jauh, Lia menilai UHC bukan sekadar urusan teknis, melainkan investasi jangka panjang untuk produktivitas bangsa. “UHC adalah fondasi. Kalau hak kesehatan masyarakat terjamin, mereka bisa lebih produktif dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah putri ulama kharismatik KH Maskur Hasyim itu.
Selain isu kesehatan, Lia turut menyinggung masalah keterbatasan guru di Sekolah Rakyat (SR) yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga miskin. Menurutnya, penempatan guru yang jauh dari domisili membuat kualitas pembelajaran terancam. “Guru di SR bukan hanya mengajar, tapi juga menjadi pengganti orang tua. Penempatan yang lebih dekat sangat penting untuk menjaga kualitas pendidikan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan narkoba, di mana prevalensi penyalahgunaan sudah mencapai 2,3 juta orang, sementara fasilitas rehabilitasi sosial yang dikelola Kemensos hanya tersedia di 30 sentra. Lia mempertanyakan strategi pemerintah memperluas layanan tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat dukungan anggaran perlindungan sosial. Pada 2025, alokasi besar diberikan pada Program Sembako Rp43,86 triliun, Program Keluarga Harapan Rp28,7 triliun, serta Permakanan Rp1,48 triliun.
“Kemensos akan terus berkoordinasi dengan daerah dan DPD RI agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran,” kata Agus. Ia juga menegaskan komitmen pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah dengan sistem boarding school untuk memutus rantai kemiskinan sejak dini.
Menurut Agus, kurikulum SR mencakup program persiapan, intrakurikuler, hingga pembinaan karakter di asrama. “Setiap SR harus punya agen, siswa, dan kurikulum yang menyeluruh. Ini adalah bagian dari komitmen kami mendukung kebijakan Presiden dalam pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
Lainnya:
- Bupati Lamongan Tancap Gas Reformasi Birokrasi, 34 Pejabat Resmi Dilantik
- Bupati Lamongan Lantik 34 Pejabat, Dorong Percepatan Layanan Publik dan Birokrasi Efektif
- 1.239 Jemaah Haji Sidoarjo Berangkat, Wabup Tekankan Kesehatan
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
