LUBUK LINGGAU, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kota Lubuk Linggau mulai mengebut penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan meluncurkan program Gebrak Rutilahu 2026, ditandai peletakan batu pertama di rumah warga Kayani, Selasa (5/5). Program ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah menjawab persoalan hunian tidak layak yang masih dialami ratusan warga.
Peluncuran yang digelar di Kecamatan Lubuklinggau Utara II ini menandai dimulainya intervensi langsung pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses tempat tinggal yang aman dan sehat. Perbaikan rumah dinilai krusial karena berdampak pada kualitas hidup, kesehatan, hingga produktivitas warga.
Wali Kota Lubuk Linggau, Rachmat Hidayat, menegaskan program ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis kebutuhan riil masyarakat. “Ini bentuk nyata kehadiran pemerintah bagi warga yang membutuhkan hunian layak,” ujarnya.
Data Pemkot menunjukkan, pada 2025 terdapat ratusan unit rumah tidak layak huni. Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 unit telah diperbaiki. Tahun ini, pemerintah kembali menargetkan perbaikan 76 unit tambahan sebagai upaya berkelanjutan.
Tak hanya mengandalkan APBD, program ini juga diperkuat dukungan pemerintah pusat. Sebanyak 179 unit rumah mendapat bantuan dari balai kementerian terkait. Dengan demikian, total intervensi mencapai ratusan unit yang diharapkan mampu menekan angka kemiskinan berbasis hunian.
Rachmat menekankan, kolaborasi menjadi kunci agar program tepat sasaran. Pemerintah menggandeng BAZNAS dan Forum CSR untuk menjangkau warga yang belum masuk dalam data resmi penerima bantuan sosial.
“Kolaborasi ini penting agar masyarakat yang belum terakomodir tetap bisa dibantu,” katanya.
Persoalan utama yang dihadapi adalah masih adanya warga yang tinggal di rumah tidak layak namun belum tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Akibatnya, mereka berpotensi tidak mendapatkan bantuan pemerintah.
Untuk mengatasi celah tersebut, Pemkot menyiapkan skema pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTTKS) tingkat kota. Langkah ini dilakukan agar intervensi bantuan lebih inklusif dan tidak meninggalkan warga rentan.
“Kalau tidak terdata, mereka tidak bisa mendapatkan bantuan. Maka kita siapkan solusi lewat pendataan daerah,” tegasnya.
Program Gebrak Rutilahu diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kesehatan lingkungan, rasa aman, hingga kualitas hidup keluarga penerima. Selain itu, program ini juga membuka peluang kerja lokal melalui kegiatan pembangunan.
Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data, Pemkot Lubuk Linggau menargetkan program ini menjadi solusi nyata bagi persoalan hunian warga. “Harapannya, semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dan hidup lebih layak,” pungkas Rachmat.
Penulis : Separi
Editor : Zainul Arifin
Komentar