SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Banjir tahunan yang terus menghantui wilayah Sidoarjo akhirnya ditangani lebih serius. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyusun solusi permanen, dengan nilai kebutuhan anggaran mencapai Rp209,5 miliar.
Langkah ini ditegaskan langsung Bupati Sidoarjo, H. Subandi, saat audiensi dengan Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, di Jakarta Timur, Senin (4/5/2026). Fokus utama adalah menuntaskan banjir di wilayah rawan seperti Desa Kedungbanteng (Tanggulangin) dan Kedungpeluk (Candi) yang setiap tahun terdampak.
Masalah ini bukan sekadar genangan air. Banjir telah mengganggu aktivitas ekonomi, merusak infrastruktur, hingga menghambat akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan bagi warga.
“Banjir ini sudah menjadi siklus tahunan. Tidak bisa lagi ditangani parsial, harus kolaboratif antara pusat dan daerah,” tegas Subandi.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Sidoarjo sebagai daerah delta membuat air sulit mengalir optimal. Ditambah sedimentasi sungai dan keterbatasan kapasitas pompa, banjir kerap terjadi saat curah hujan tinggi dan pasang laut bersamaan.
Selama ini, Pemkab telah melakukan berbagai langkah seperti normalisasi sungai dan optimalisasi rumah pompa. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam mempercepat penanganan secara menyeluruh.
Karena itu, dukungan BNPB dinilai krusial agar penanganan tidak lagi bersifat tambal sulam. “Kami butuh intervensi pusat agar solusi lebih cepat dan berdampak nyata,” ujarnya.
Dalam pemaparan teknis, BPBD Sidoarjo mengungkap sejumlah persoalan mendasar, mulai dari saluran air yang tidak memadai hingga kebutuhan peningkatan kapasitas pompa di titik rawan.
“Kami diminta melakukan pemetaan detail agar solusi tepat sasaran dan tidak berulang setiap tahun,” kata Kepala Pelaksana BPBD Sidoarjo, Sabino Mariano.
Sementara itu, Dinas PUBMSDA menyiapkan strategi konkret, termasuk normalisasi Sungai Bagebug, peningkatan 37 unit pompa, pengadaan pompa portable berkapasitas tinggi, serta perbaikan saluran Gedangrowo.
Total kebutuhan anggaran Rp209,5 miliar diajukan untuk mendukung seluruh program tersebut. Dana ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir secara signifikan.
Respons BNPB disebut positif. Bahkan, BPBD Sidoarjo diminta melakukan pendalaman teknis lanjutan di Jakarta guna mempercepat realisasi program.
“Harapannya, solusi yang dibawa nanti benar-benar bisa langsung diterapkan di lapangan,” ujar Subandi.
Jika kolaborasi ini berjalan efektif, dampaknya tidak hanya mengurangi banjir, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga. Akses ekonomi lebih lancar, risiko kerugian berkurang, dan pelayanan publik menjadi lebih stabil.
“Ini bukan sekadar proyek, tapi upaya melindungi masyarakat dari risiko berulang setiap tahun,” pungkasnya.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
- Jalan Rusak Kencong Disorot, Bupati Jember Turun Tangan Kejar Perbaikan
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
