PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna, Rabu (30/7/2025), dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma ini turut dihadiri Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris, Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, serta jajaran Forkopimda dan OPD.
Dalam laporannya, Banggar menyatakan bahwa dokumen P-APBD 2025 secara umum telah memenuhi ketentuan formal. Namun demikian, beberapa hal masih perlu disempurnakan, terutama dalam hal penyesuaian teknis dan sinkronisasi antar program.
“Dokumen yang dibahas telah sesuai regulasi, namun perlu ada penyempurnaan dari sisi teknis agar implementasinya di lapangan tidak menemui kendala,” ujar juru bicara Banggar dalam forum paripurna.
Banggar menekankan bahwa perubahan anggaran tahun ini difokuskan pada penyesuaian terhadap program dan kegiatan prioritas yang mendesak, serta efisiensi pelaksanaan.
“Perubahan anggaran bukan semata administratif, tapi harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Apalagi kita sudah memasuki paruh akhir tahun anggaran,” katanya.
Banggar mengingatkan agar Pemkab Probolinggo serius mengawal pelaksanaan program hingga akhir tahun.
“Semua program yang telah direncanakan harus bisa direalisasikan secara maksimal dan tetap menjaga kualitas. Jangan sampai ada kegiatan yang terbengkalai,” tegasnya.
Dalam hal pendapatan daerah, Banggar menyoroti pentingnya realisasi target, terutama dari sektor pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset.
“Kami berharap OPD penghasil bisa lebih maksimal dalam mengelola potensi PAD. Jangan sampai target hanya jadi angka tanpa realisasi,” ucap juru bicara Banggar.
Banggar menyayangkan adanya pengurangan anggaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, padahal sektor ini dinilai strategis.
“Potensi wisata alam kita sangat besar, apalagi kawasan tujuh ranu. Ini aset daerah yang layak didorong. Sektor olahraga juga perlu dukungan, terutama untuk bonus atlet dan pelatih. Jangan sampai prestasi tidak dihargai,” ujarnya.
Masuknya investor swasta dinilai sebagai peluang strategis bagi daerah. Banggar mendorong Pemkab lebih aktif menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Kemudahan perizinan dan kepastian lokasi sangat penting. Tapi yang lebih penting adalah pengawasan ketat agar tidak ada praktik percaloan,” tegasnya.
Banggar juga mencatat adanya ketidaksesuaian data dalam kompilasi Raperda yang menunjukkan lemahnya koordinasi internal.
“Kami temukan beberapa data yang tidak sinkron. Ini menunjukkan perlunya koordinasi lebih baik antara TAPD dan OPD,” ujar anggota Banggar.
Banggar turut menyoroti fenomena sosial terkait orang terlantar di wilayah Probolinggo.
“Sudah saatnya kita memiliki rumah singgah sebagai solusi sementara dan bentuk kepedulian terhadap masyarakat marginal,” ucapnya.
Banggar juga mendorong percepatan pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar pengelolaan PAD lebih fokus dan profesional.
“Selama ini pengelolaan aset dan pendapatan masih tersebar. Kalau ada Bapenda yang mandiri, kinerja bisa lebih terukur,” katanya.
Rekomendasi teknis juga disampaikan, antara lain usulan pengadaan man lift crane untuk menunjang pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta penambahan kendaraan dinas perekaman keliling untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“PJU kita butuh penanganan cepat, terutama untuk jalur padat. Sementara pelayanan adminduk harus menjangkau daerah pelosok dengan kendaraan operasional yang memadai,” pungkasnya.
Penulis : Nanang
Editor : Zainul Arifin
