SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Momentum halal bihalal dimanfaatkan Bupati Sidoarjo, Subandi, untuk menyoroti kinerja aparatur sipil negara (ASN). Dalam apel pagi di parkir timur GOR Delta Sidoarjo, Senin (30/3/2026), ia menegaskan bahwa kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan secara nyata.
Pernyataan ini muncul di tengah tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan responsif, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.
Di hadapan ratusan ASN, Subandi menekankan perlunya perubahan pola kerja birokrasi menuju sistem yang adaptif dan berbasis digital. Ia menyebut transformasi digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Salah satu upaya konkret yang didorong adalah optimalisasi dashboard di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sistem ini dinilai mampu memantau kinerja, sekaligus mengukur kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara real-time.
Subandi juga mengungkap tantangan fiskal yang dihadapi Pemkab Sidoarjo. Target peningkatan PAD sebesar Rp642 miliar menjadi pekerjaan besar yang harus dicapai melalui sinergi seluruh OPD.
“Pelayanan tidak boleh lambat. Dengan digitalisasi, semua harus bisa dipantau dan diukur secara real-time,” tegas Subandi.
Ia menambahkan bahwa pemanfaatan dashboard bukan sekadar formalitas, melainkan alat untuk mencari solusi peningkatan pendapatan daerah.
“Dashboard bukan hanya alat, tapi solusi untuk melihat celah peningkatan PAD,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, Subandi juga memberi perhatian khusus pada UMKM yang jumlahnya mencapai sekitar 250 ribu pelaku usaha.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Sidoarjo. Jangan dipersulit, justru harus kita dampingi agar naik kelas,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya empati dalam pelayanan publik.
“Kerja bareng itu penting, tapi empati lebih penting. Masyarakat butuh pemerintah yang benar-benar peduli,” ucapnya.
Penegasan ini menjadi sinyal kuat bagi reformasi birokrasi di Sidoarjo. Digitalisasi dan penguatan pengawasan kinerja diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, perhatian terhadap UMKM dan percepatan program prioritas seperti penanganan banjir, perbaikan infrastruktur, dan normalisasi sungai dinilai akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Subandi menargetkan hasil nyata dari program-program tersebut mulai terlihat pada triwulan kedua 2026. Ia memastikan seluruh OPD bekerja maksimal tanpa melanggar aturan.
“Saya minta April ini sudah mulai terlihat hasilnya. OPD tidak perlu takut selama bekerja sesuai aturan,” pungkasnya.
Baca Juga:
- Pererat Silaturahmi, Kaskogartap III Surabaya Kunjungi Lamongan
- Andika Kalah, Tim Semarang Murka! Juri POPDA Dinilai Tak Objektif
- ASN Pasuruan Dicokok Polisi, Diduga Cabuli Remaja di Probolinggo
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
