Jawa Timur Penyumbang Cukai Terbesar, Senator Lia Istifhama Desak Pemerintah Adil dalam Dana Transfer

- Redaksi

Kamis, 28 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, (Berjikbab ungu) (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, (Berjikbab ungu) (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mendapat perhatian serius dari anggota DPD RI. Pemerintah hanya mengalokasikan TKDD sebesar Rp650 triliun, atau turun 24,7 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi TKD pada 2021 sebesar Rp785,7 triliun, lalu naik menjadi Rp816,2 triliun pada 2022, Rp881,4 triliun pada 2023, dan Rp863,5 triliun pada 2024. Penurunan drastis pada 2026 diperkirakan akan berdampak besar terhadap belanja daerah.

Senator Lia Istifhama menilai kebijakan ini berpotensi menghambat pembangunan daerah, terutama di wilayah yang masih sangat bergantung pada dana dari pusat. “Dana Transfer Daerah adalah tulang punggung pembangunan dan pelayanan publik. Jika dikurangi, daerah bisa mencari kompensasi dengan menaikkan pajak, termasuk PBB, yang tentu membebani masyarakat,” kata Lia, Selasa (27/8).

Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur per 22 Agustus 2025 mencatat, realisasi TKDD di provinsi tersebut baru mencapai Rp6,2 triliun atau 53,91 persen dari target Rp11,5 triliun. Rinciannya, Dana Bagi Hasil (DBH) baru terealisasi Rp1,5 triliun dari target Rp2,9 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2,7 triliun dari Rp4,3 triliun, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp13,7 miliar dari Rp150 miliar. Sementara DAK nonfisik tercapai Rp1,9 triliun dari target Rp4 triliun, dan Dana Insentif Daerah (DID) baru terealisasi separuhnya.

Melihat kondisi itu, Lia berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden, dapat mendorong otonomi daerah yang lebih berkeadilan. “Kita perlu menggelorakan otonomi daerah berkeadilan agar semua wilayah memiliki kesempatan yang sama memajukan pembangunan,” tegasnya.

Politisi yang akrab disapa Ning Lia itu juga mengingatkan kontribusi Jawa Timur dalam penerimaan negara. Menurutnya, provinsi tersebut menjadi penyumbang terbesar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yakni lebih dari 50 persen secara nasional. “Sudah sewajarnya pemerintah pusat memberi perhatian lebih kepada daerah penyumbang penerimaan terbesar. Dengan keadilan fiskal, ekonomi daerah akan lebih bergairah dan masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan,” jelasnya.

Sebagai informasi, Dana Transfer Daerah merupakan alokasi dari APBN untuk pemerintah daerah sesuai kewenangannya, dengan tujuan mendukung pelayanan publik, pembangunan, dan mengurangi kesenjangan fiskal antarwilayah. Komponen TKD terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Insentif Daerah (DID). Kebijakan ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Indonesia sedang menuju visi besar menjadi negara maju. Namun, kemajuan itu harus ditopang pemerataan pembangunan. Dana transfer adalah jembatan agar setiap daerah memiliki kesempatan yang sama,” pungkas Lia.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Pemkab Madiun Gelar BST di Nampu, Serap Aspirasi dan Perkuat Gotong Royong Warga
Hadapi Tantangan Fiskal 2026, Ipuk Fiestiandani Dorong Birokrasi Banyuwangi Lebih Gesit dan Inovatif
Pemkab Banyuwangi Gelar Festival Anak Sholeh, 500 Siswa Tunjukkan Bakat Religi
BPS Semarang Gelar Sosialisasi Sensus Ekonomi, Pelaku Usaha Diminta Terbuka
Lamongan Kembali Ukir Prestasi, Yuhronur Efendi Terima Primaniyarta dari Kementerian Perdagangan
Ning Lia Istifhama Anggota DPD RI Dorong Mahasiswa UINSA Tembus Dunia Global, Kampus Jadi Ruang Tumbuh Karakter
Gelombang Dukungan untuk Lirboyo Usai Tagar #BoikotTrans7, Senator Anggota DPD RI Lia Istifhama : Kekuatan Sosial Santri Nyata
Bupati dan Wabup Madiun Resmikan BST Nampu, DKPP Dorong Perbaikan Gizi Anak Lewat Susu dan Telur

Berita Terkait

Kamis, 16 Oktober 2025 - 09:00 WIB

Pemkab Madiun Gelar BST di Nampu, Serap Aspirasi dan Perkuat Gotong Royong Warga

Kamis, 16 Oktober 2025 - 08:52 WIB

Hadapi Tantangan Fiskal 2026, Ipuk Fiestiandani Dorong Birokrasi Banyuwangi Lebih Gesit dan Inovatif

Kamis, 16 Oktober 2025 - 08:04 WIB

Pemkab Banyuwangi Gelar Festival Anak Sholeh, 500 Siswa Tunjukkan Bakat Religi

Kamis, 16 Oktober 2025 - 06:56 WIB

Lamongan Kembali Ukir Prestasi, Yuhronur Efendi Terima Primaniyarta dari Kementerian Perdagangan

Rabu, 15 Oktober 2025 - 22:32 WIB

Ning Lia Istifhama Anggota DPD RI Dorong Mahasiswa UINSA Tembus Dunia Global, Kampus Jadi Ruang Tumbuh Karakter

Berita Terbaru

Bupati Madiun H. Hari Wuryanto dan Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi (tengah) berfoto bersama Forkopimda dan jajaran OPD usai kegiatan kerja bakti membangun rumah layak huni dalam rangka Bakti Sosial Terpadu (BST) di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Selasa (15/10/2025). (Foto: Dok. Ho/RadarBangsa.co.id)

Politik - Pemerintahan

Pemkab Madiun Gelar BST di Nampu, Serap Aspirasi dan Perkuat Gotong Royong Warga

Kamis, 16 Okt 2025 - 09:00 WIB