SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas akses dan literasi keuangan hingga ke tingkat desa. Langkah ini dinilai penting sebagai benteng masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal yang marak menjerat warga.
Ajakan tersebut disampaikan Khofifah saat menerima peserta Institutional Visit Program Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 2 Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/9). Ia menekankan bahwa penguatan desa devisa dan koperasi merupakan strategi konkret yang bisa berjalan beriringan dengan literasi keuangan.
“Menguatkan desa devisa sekaligus memperluas inklusi keuangan berarti memberi masyarakat akses pembiayaan yang aman. Bukan hanya soal ekspor produk kopi, kakao, atau rumput laut, tapi juga soal melindungi warga desa dari pinjol ilegal,” ujar Khofifah.
Saat ini, Jawa Timur memiliki 293 desa devisa dengan komoditas andalan seperti kopi, kakao, hasil laut, teh, rempah, hingga fashion. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekspor, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat desa melalui produk yang berdaya saing global.
Beberapa desa bahkan telah dikenal sebagai pionir, seperti pengrajin tenun di Gresik, Kediri, dan Lamongan. Produk mereka kini menjadi identitas ekonomi kreatif Jawa Timur. Inisiatif serupa juga muncul di Sidoarjo melalui pengembangan desa devisa rumput laut yang terhubung dengan industri kosmetik internasional.
“Kalau desa diberi akses keuangan yang inklusif dan sehat, maka desa devisa bisa tumbuh menjadi motor ekspor baru,” tegasnya.
Selain itu, transformasi menuju ekonomi hijau turut digerakkan lewat desa batik ramah lingkungan. Para pengrajin mulai beralih dari pewarna buatan ke bahan alami sebagai bagian dari upaya mendukung target net zero emission 2060.
Khofifah menyebut kontribusi desa devisa dan UMKM membuat Jawa Timur tetap menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim tercatat Rp3.168,3 triliun dengan UMKM menyumbang lebih dari 60 persen.
Selain desa devisa, Gubernur juga menyoroti keberadaan Koperasi Merah Putih yang menyalurkan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat langsung dari produsen. Ia menilai dukungan OJK sangat krusial agar koperasi desa memiliki akses pembiayaan sehat dan berfungsi optimal dalam distribusi.
“Koperasi Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tapi juga strategi pemutusan rantai distribusi yang panjang,” jelasnya.
Menurut Khofifah, literasi keuangan harus diperkuat hingga ke sekolah, pesantren, dan pelosok desa untuk menekan praktik pinjol ilegal. Ia optimistis, strategi terpadu melalui desa devisa, koperasi, serta edukasi keuangan akan menopang pencapaian Indonesia Emas 2045.
“Kalau desa kuat, koperasi sehat, dan masyarakat terlindungi, maka ekonomi desa akan menjadi pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
