SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Provinsi Jawa Timur kembali mencatat prestasi nasional dengan menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, terdapat 4.716 desa mandiri di Jawa Timur, atau setara 23 persen dari total desa mandiri nasional yang berjumlah 20.503 desa.
Jumlah tersebut meningkat 17,34 persen dibandingkan tahun 2024, ketika desa mandiri di Jawa Timur baru mencapai 4.019 desa. Capaian ini menegaskan peran Jawa Timur sebagai kontributor utama dalam kemajuan pembangunan desa di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang berperan dalam mendorong kemandirian desa, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pendamping desa, hingga masyarakat. “Alhamdulillah, Jawa Timur kembali menempati posisi teratas nasional. Sekitar 23 persen desa mandiri di Indonesia berada di Jatim,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (20/10).
Khofifah menegaskan bahwa pembangunan desa harus berlandaskan prinsip keberlanjutan. Upaya tersebut mencakup penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal, pelayanan kesehatan, dan pelestarian lingkungan. “Kami percaya, desa yang kuat dan mandiri akan menjadi fondasi bagi kemajuan daerah dan bangsa,” katanya.
Sejak 2021, jumlah desa mandiri di Jawa Timur terus menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2021 tercatat 697 desa, naik menjadi 1.490 desa pada 2022, lalu melonjak menjadi 2.800 desa di 2023, dan mencapai 4.019 desa pada 2024.
Untuk menjaga momentum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa. Salah satunya ialah Program Desa Berdaya, yang telah dijalankan sejak 2021 di 538 desa pada 29 kabupaten/kota. Program ini berfokus pada pendampingan desa dalam mengembangkan ikon atau potensi khas yang dapat dikembangkan secara ekonomi.
Selain itu, terdapat program Desa Wisata Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera (Dewi Cemara) yang kini diterapkan di 149 desa wisata. Program ini bertujuan memperkecil kesenjangan antara desa dan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pengembangan wisata berbasis potensi lokal.
Khofifah juga menyoroti keberadaan Program Desa Devisa, yang bertujuan memperluas akses produk lokal ke pasar ekspor. Dalam program ini, pelaku usaha desa mendapat pendampingan dari mentor ahli agar mampu meningkatkan daya saing produknya. “Program Desa Devisa menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis ekspor bisa dimulai dari desa,” tutur Khofifah.
Ia menambahkan, desa-desa dengan produk unggulan serupa dapat dipetakan agar saling memperkuat rantai produksi. “Dengan sinergi ini, kami berharap Desa Devisa mampu meningkatkan kinerja ekspor dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pengrajin,” imbuhnya.
Pemerintah Provinsi juga terus menggandeng dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat untuk menghadirkan inovasi pembangunan desa yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Keberhasilan Jawa Timur ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi desa lain untuk terus meningkatkan statusnya menuju desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Penetapan status desa mandiri didasarkan pada indeks desa 2025, yang menilai enam dimensi utama: layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan.
Indeks tersebut menjadi acuan penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang strategi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa secara terarah dan berkelanjutan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
