SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, serta Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi, bersatu dengan 20 ribu buruh/pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, pada Rabu (1/5) sore.
Para buruh yang hadir berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Gerakan Serikat Pekerja (Gasper), dan Gerakan Rakyat (Gerak), yang datang dari Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Lamongan, Tuban, Jombang, Malang, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.
Dalam peringatan May Day tahun 2024 ini, Pj. Gubernur Adhy memotong tumpeng dan kue tart yang kemudian diberikan kepada Ketua SPSI Jatim, Ahmad Fauzi, sebagai ungkapan rasa syukur di tengah suasana orasi yang penuh keakraban dan harmoni, di mana para buruh menyuarakan beberapa aspirasi dan usulan kepada pemerintah.
Pj. Gubernur Adhy menyatakan bahwa Pemprov Jatim siap meneruskan semua usulan buruh kepada pemerintah pusat. Beberapa usulan tertulis telah diterima, ditambah satu usulan lisan yang akan segera disepakati dalam audensi antara Forkompimda Jatim dengan perwakilan serikat buruh/pekerja.
Poin pertama adalah bahwa Pemprov Jatim akan menyampaikan usulan Aliansi Gabungan Serikat Pekerja Jawa Timur yang menolak Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Selanjutnya, menolak kenaikan cukai rokok.
Selain itu, buruh juga mengajukan usulan peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) untuk pekerja minimal 10 persen, penolakan terhadap kawasan tanpa rokok, penghapusan outsourcing, dan menolak upah murah.
“Pemprov Jatim akan memfasilitasi perwakilan Gasper Jatim untuk menyampaikan dan melakukan audiensi dengan pemerintah pusat, dengan peserta yang terdiri dari perwakilan pimpinan Gasper. Bahkan sampai ke DPR RI,” katanya.
Pj. Gubernur Adhy menjelaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan prioritas utama bagi pemerintah, karena mereka merupakan pilar pembangunan dan penggerak ekonomi Jawa Timur.
Menurut Adhy, tema May Day tahun 2024 ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim, yaitu “Kerja Bersama Wujudkan Pekerja/Buruh yang Kompeten” dengan tagline “May Day is Terampil Day”.
“Tema dan tagline yang sejalan dengan RPJMD Jatim ini memiliki makna bahwa Pemprov Jatim bertekad untuk meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi persaingan global,” tegasnya.
. Terkait Marsinah, Pj. Gubernur Adhy menyatakan bahwa Pemprov Jatim akan berusaha memenuhi usulan buruh untuk mempercantik taman di sekitar monumen Marsinah.
“Marsinah adalah simbol perjuangan buruh. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melengkapi penataan taman di sekitar area monumen Marsinah yang berada di Nganjuk,” ujarnya.
Momentum May Day 2024 di Jatim juga dimanfaatkan untuk memberikan santunan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, Jaminan Hari Tua (JHT), serta pemberian beasiswa BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga orang perwakilan penerima.
Sementara itu, Ketua SPSI Ahmad Fauzi menyatakan bahwa ada beberapa tuntutan atau usulan buruh pada May Day 2024, termasuk isu ketenagakerjaan, jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
Buruh meminta Pemprov Jatim mengalokasikan dana APBD untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai jaring ketiga setelah kepesertaan penerima upah dan PBI Kabupaten/Kota.
Adapun tuntutan ketenagakerjaan, yakni merevisi Undang Undang (Omnibus Law) No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Menolak Upah Murah, Penghapusan Outsourching dan Wujudkan Perda Jawa Timur tentang Sistem Jaminan Pesangon.
Sementara tuntutan terkait jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan, Fauzi meminta agar Pemprov membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dengan harapan memberi kemudahan peserta BPJS dari buruh.
“Kami meminta Dinkes mengakomodir usulan dari Jamkes Watch – Gasper Jatim tentang BPRS,” jelasnya.
Kemudian, buruh berharap agar Pemprov Jatim menyediakan transportasi layak dan murah diperuntukkan pekerja/buruh dalam bekerja di kawasan padat industri.
Fauzi menuturkan bahwa buruh juga berharap Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan penambahan kuota serta pengawasan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur afirmasi anak buruh sebesar minimal 5 persen.
Kegiatan berlangsung aman lancar dan terkendali, dimana tepat pukul 17.00 puluhan ribu buruh kembali ke daerah masing masing dengan tertib.
