BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Sebanyak 108 kendaraan angkutan barang menjalani pemeriksaan fisik di Banyuwangi sebagai bagian dari persiapan penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027.
Pemeriksaan tersebut dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi pada Rabu (11/11/2026). Langkah ini ditujukan untuk memastikan kendaraan memenuhi ketentuan dimensi, muatan, dan persyaratan teknis keselamatan.
Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur, Bambang Hermanto, mengatakan persiapan menuju Zero ODOL 2027 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga asosiasi pengemudi dan pemilik armada.
“Zero ODOL 2027 bukan sekadar penertiban kendaraan, tetapi upaya membangun tata kelola angkutan barang yang lebih tertib. Setiap kendaraan harus memenuhi ketentuan dimensi dan muatan serta mengutamakan keselamatan,” tegasnya.
Menurut Bambang, pemeriksaan di Banyuwangi merupakan bagian dari tahapan normalisasi kendaraan angkutan barang. Sebelumnya, BPTD Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap 275 unit kendaraan milik Gerakan Supir Jawa Timur (GSJT) di Mojokerto dan Argo Puspo.
Selanjutnya, pemeriksaan berlanjut di tempat pengujian kendaraan Banyuwangi terhadap 108 unit kendaraan yang diajukan Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan ASLI tertanggal 28 Oktober 2026.
“Dalam pelaksanaannya, BPTD Jatim berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi untuk memeriksa kondisi fisik, kesesuaian dimensi, dan aspek teknis kendaraan,” ujarnya.
Bambang menjelaskan, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar koordinasi untuk menentukan tindak lanjut, terutama terhadap kendaraan yang masih memerlukan perbaikan atau penyesuaian.
“Dengan demikian kegiatan proses normalisasi dapat dilakukan sesuai ketentuan teknis sebelum kendaraan dioperasikan,” harapnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan sejak awal memberikan kesempatan kepada pemilik armada untuk mengetahui kondisi kendaraan dan mempersiapkan bagian yang perlu disesuaikan.
“Kami mendorong proses normalisasi berjalan bertahap dan terukur. Melalui pemeriksaan sejak awal, pemilik kendaraan dapat mengetahui bagian yang perlu disesuaikan agar memenuhi persyaratan teknis,” tuturnya.
Lebih jauh, Bambang menegaskan bahwa normalisasi kendaraan angkutan barang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan. Kesesuaian dimensi dan muatan juga berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan serta keberlanjutan infrastruktur transportasi.
“Hal tersebut juga penting untuk menekan risiko kecelakaan, mencegah kerusakan infrastruktur jalan, serta menciptakan persaingan usaha angkutan barang yang sehat dan berkeadilan,” serunya.
Karena itu, BPTD Jatim mendorong keterlibatan pimpinan instansi terkait, asosiasi pengemudi, pemilik kendaraan, perusahaan angkutan barang, hingga pelaku usaha karoseri kendaraan bermotor.
Bambang menilai keberhasilan penerapan Zero ODOL 2027 tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Komitmen seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar kendaraan angkutan barang yang beroperasi memenuhi ketentuan teknis dan mengutamakan keselamatan.
“Keberhasilan Zero ODOL 2027 membutuhkan komitmen bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Seluruh pihak harus terlibat agar kendaraan angkutan barang yang beroperasi memenuhi ketentuan dan mengutamakan keselamatan,” pungkasnya.
Penulis : Yuda
Editor : Zainul Arifin
Komentar