JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa seluruh persiapan dan tahapan menuju Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 di Jawa Timur telah berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Penegasan ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Agenda yang membahas kesiapan Pilkada Serentak 2024 tersebut digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11).
Rapat tersebut dihadiri oleh Penjabat Sementara (Pjs), Penjabat (Pj), dan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Walikota se-Jawa Timur, kecuali Kota Blitar yang masih dipimpin Wali Kota definitif. Ketua Rapat, Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi Nasdem, memimpin jalannya diskusi bersama Zulfikar Arie (Fraksi Golkar) dan Bahtra (Fraksi Gerindra).
Adhy menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Jatim secara umum sudah terkendali dan tidak ada konflik yang mengancam persatuan bangsa. “Alhamdulillah, RDP hari ini berjalan baik, dan kami sudah memaparkan seluruh tahapan Pilkada untuk memastikan kelancaran serta keamanan prosesnya,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi sinergi Forkopimda di tingkat provinsi hingga kecamatan dalam menjaga ketertiban.
Ia menambahkan, rapat kali ini menyoroti pentingnya integritas, pengelolaan logistik, kesiapan anggaran, dan netralitas ASN. Komisi II DPR RI menyampaikan optimisme bahwa Pemprov Jatim mampu mengatasi potensi tantangan. “Meski Jatim memiliki kerawanan tinggi karena jumlah penduduknya yang besar, kami yakin semua persoalan bisa diatasi dengan baik,” tegas Adhy.
Lebih lanjut, Adhy memaparkan bahwa partisipasi politik di Jatim terus meningkat. Pada Pilpres 2014, partisipasi mencapai 70,40%, meningkat menjadi 82,53% pada 2019, dan diproyeksikan mencapai 84,06% di 2024. “Alhamdulillah, meski ada peta merah kerawanan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada Februari lalu berjalan lancar,” ungkapnya, seraya berharap harmoni ini akan terjaga hingga Pilkada 2024.
Adhy juga menjelaskan rincian DPT yang mencakup 31.280.418 pemilih, terdiri dari 15.410.935 laki-laki dan 15.869.483 perempuan, dengan 60.751 TPS tersebar di 686 kecamatan dan 8.494 desa/kelurahan di 38 kabupaten/kota. Ia menyebutkan, kerawanan telah dipetakan dari masa kampanye hingga rekapitulasi suara, termasuk potensi konflik saat penetapan pasangan calon terpilih.
Mengenai anggaran, Adhy menyatakan bahwa dana Rp1.086.354.383.000 telah dicairkan, terdiri dari Rp600 juta pada 2023 dan Rp486.354.383.000 pada 2024. “Alhamdulillah, pencairan anggaran sudah mencapai 100%,” katanya.
Untuk menjaga netralitas ASN, Adhy mengingatkan adanya Surat Edaran yang mengatur hal tersebut sejak 2022 dan dikuatkan dengan SE terbaru tahun 2024, melarang penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa dukungan anggaran untuk Pilkada berasal dari APBD, berbeda dari Pilpres yang dibiayai APBN. Tito juga menyoroti peran penting Satpol PP dan Linmas dalam mendukung Polri dan TNI menjaga keamanan Pilkada.
Ketua Rapat, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan harapannya agar semua daerah memperhatikan netralitas ASN dan memastikan Pilkada berjalan lancar. Ia menegaskan pentingnya menjaga kehormatan jabatan yang diemban. “Menjadi Pj, Pjs, atau Plt adalah anugerah. Mari jaga amanah ini dan sempurnakan dengan pelaksanaan Pilkada yang baik,” tutupnya, seraya berharap kesuksesan Pilkada di Jatim.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
