LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Reforma agraria yang dilaksanakan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membawa dampak positif terhadap perekonomian di wilayah tersebut.
“Kami telah mengoptimalkan akses reforma agraria untuk memanfaatkan potensi di Lamongan. Kolaborasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan, termasuk Dinas Perikanan dan Kelautan, dalam penerbitan sertifikat tanah lintas sektor, memberikan kepastian hukum kepada para nelayan dan pihak lainnya. Hal ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam di Lamongan,” ungkap Kepala BPN/ATR Sulianto dalam sesi zoom Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional 2024, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Command Center.
Sejak tahun 2017 hingga November 2023, program PTSL di Kabupaten Lamongan telah menerbitkan sebanyak 400.782 sertifikat tanah, menunjukkan bahwa seluruh tanah di Lamongan telah tersertifikasi dengan tingkat kepastian hukum yang tinggi.
“Di Lamongan sudah sangat baik, sehingga gerakan sinergi agraria saya kira tinggal pemantapan saja. Terbukti dengan SK di tahun 2023 implemntasi bisa mendorong pergerakan UMKM Dinkop, Disperindag sangat baik, SHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) lintor Lamongan terbesar se-Indoensia, belum lagi PTSL yang bisa dibilang Lamongan ini rajanya PTSL,” imbuhnya.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, kontribusi penting dalam perkembangan perekonomian di Lamongan salah satunya adanya sertifikat tanah. Sebab hal ini tidak hanya memberikan jaminan atas kepemilikan namun juga mampu memberikan kemanfaatan yang lebih luas.
“Alhamdulillah di Lamongan bisa dibilang lebih baik karena sudah mendahului sinergi reforma agraria, yang terpenting di Lamongan ini PTSL yang sudah berlangsung baik, dan ini mengungkit perkeonomian Kabupaten Lamongan. Karena kontributor penting perkembangan ekonomi adalah sertifikat tanah, dengan adanya sertifikat ini akan sangat bermanfatkan bagi masyarakat,” ungkap Pak Yes.
Sementara itu, Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, dalam gerakan sinergi reforma agraria Nasional 2024 yang dipusatkan di Sukabumi mengungkapkan, terdapat isu strategis yang berkaitan langsung dengan reforma agraria yakni penataan aset yang tidak terlepas dari penyelesaian konflik, dan penataan akses.
“Kolaborasi menjadi penting, kolaborasi antar stekholder, pemerintah daerah, kementrian. Karena ini menjadikan masyarakat lebih yakin mendapatkan penghasilan. Penataan akses menjadi instrumen penting mengelola kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
