LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Berkomitmen untuk kawal rangkaian pemilihan umum (Pemilu) 2024, Polres Lamongan gelar apel pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024, Selasa (17/10) di Alun-Alun Lamongan.
Dengan dilaksanakannya apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel yang bertugas maupun Sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024.
“Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Maka dari itu mari kita bergandeng tangan untuk sukseskan Pemilu,” tutur Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang bertindak selaku pimpinan apel.
Menurut Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Yes, Pemilu tahun 2024 disebut pesta demokrasi besar karena memiliki kompleksitas tersendiri. Mulai dari pelaksanaan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar. Di Kota sendiri terhitung ada 1.004.776 pemilih.
“Kegiatan ini terpusat, di Lamongan kita terjunkan 11.786 personel gabungan. Yangmana terdiri dari 670 itu anggota Polri, 475 TNI, 10.391 Satpol PP, 10.391 Linmas yang ditempatkan di PAM TPS, PAM PPS, dan PAM PPK. Mereka ini akan bertugas mengamankan 4.153 TPS,” terang Pak Yes usai memimpin apel.
Selanjutnya, orang nomor 1 di Lamongan juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini tingkat kerawanan wilayah di Lamongan masih kondusif.
“Untuk tingkat kerawanan di wilayah Lamongan masih rata rata, belum ada yang sangat signifikan untuk daerah kerawanan yang harus kita prioritaskan,” ungkapnya.
Usai disematkan pita tanda Operasi oleh pimpinan apel, maka seluruh personel mulai melaksanakan Operasi Mantap Brata Semeru ini pada 19 Oktober 2023 – 20 Oktober 2024. Selama 222 hari, pengamanan akan menerapkan konsep operasi keterpaduan antara POLRI dan TNI. Keterpaduan yang dimaksud ialah memanfaatkan teknologi dan informasi, mengedepankan kegiatan preventif dengan didukung kegiatan hukum.
Hal tersebut dilakukan demi mengatasi gangguan, ambang gangguan, gangguan nyata pada Pemilu 2024. Selain mengatasi gangguan, personel juga diwajibkan melakukan sosialisasi, edukasi, publikasi, kontrol opini untuk keberhasilan seluruh tahap Pemilu.
