PASURUAN,RadarBangsa.co.id – Menindaklanjuti adanya laporan warga terkait bau tidak sedap yang ditimbulkan, para rombongan Komisi 1 DPRD Kota Pasuruan sidak ke RSUD Dr Sodarsono atau RS Purut pada Selasa (3/3) siang.
Dalam sidaknya dilapangan, Komisi 1 menemukan sejumlah persoalan yakni terkait manajemen cara pengelolaan limbah B3 yang dimiliki oleh pihak RS Purut yang dinilai tidak berjalan maksimal atau tidak dijalankan sesuai dengan standarisasi yang ada.
Baik mengenai mekanisme proses pengoperasian terhadap limbah berupa medis dan cairan, perawatan terhadap alat yang ada maupun secara personal pada petugas konseling RS yang tidak memiliki sertifikasi resmi dari instansi ataupun dinas terkait.
Tentunya hal itu sangat disayangkan, mengingat apa yang telah dilakukan oleh pihak RS Purut khususnya terhadap mekanisme pengelolaan limbah B3 selama ini dinilai hanya sebatas dikerjakan secara awur-awuran alias sembarangan.
“Kita kepingin tahu sistem manajemen pengelolaan limbah seperti apa, karena ada laporan warga yang perlu kita tindaklanjuti terkait bau yang ditimbulkan dari dalam rumah sakit. Disini kita mencari kebenarannya, ternyata penjelasan dari direktur bahwa unit yang mengelola limbah memang ada beberapa kendala dalam sistemnya”. Kata Sutirta dalam sidaknya bersama rombongan Komisi 1 lainnya.
Sedangkan mengenai minimnya perawatan yang menyebabkan adanya sejumlah kerusakan terhadap tutup tandon saluran serta kondisinya yang dipenuhi sampah, membuat kondisi alat dan jaringan pengelolaan limbah B3 yang sudah berstandarisasi itu tampak terlihat kotor dan jorok.
Tentunya dalam hal ini menurut Komisi 1, pihak RS tidak boleh membuat seperti ibarat pepatah “Tidak Ada Rotan, Akar Pun Jadi”. Yang mana segala bentuk kerusakan yang terjadi harus segera diperbaiki, dan tidak boleh terkesan ada pembiaran.
Sehingga apa yang sudah tersedia, bisa dimanfaatkan sesuai peruntukan. Selain itu juga tidak membahayakan bagi orang lain yang ada didalamnya, baik bagi pasien khususnya anak kecil maupun bagi petugas itu sendiri.
Selanjutnya atas kondisi tersebut para rombongan Komisi 1 memberikan warning atau batas waktu hingga 2 Minggu kedepan, dimana pihak RS dituntuk untuk segera membenahi segala kekurangan yang ada.
Baik mengenai syarat standarisasi terhadap manajemen pengelolaan limbah B3 yang ada, maupun tentang cara perawatan terhadap fasilitas atau alat pengelolaan limbah yang dimilikinya tersebut betul-betul dilakukan secara rutin dan inten.
Sehingga secara mekanisme dan aturan yang ada, RSUD Dr Soedarsono berdasarkan pada kapasitasnya nantinya bisa menjadi contoh bagi rumah sakit swasta lainnya tentunya berkaitan dengan manajemen pengelolaan limbah B3 yang benar dan sudah berstandarisasi.
Bahkan tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadikan contoh bagi rumah sakit yang ada didaerah lain, yang belum memiliki tempat pengelolaan limbah B3 yang belum berstandarisasi.
“Untuk ini kita menekankan dalam waktu dekat harus dibenahi dan ada diperbaikan. Itu loh limbah yang disana sampeyan cek sendiri, sampahnya banyak….!! (seraya sambil menuding lokasi,red). Secara garis besar peralatannya sudah sesuai standar dari kementerian, cuma pelaksanaannya aja yang kurang benar dan tidak langsung ditangani”. Tambahnya Sutirta.
Sementara kaitannya dengan adanya sejumlah temuan dan apa yang sudah disampaikan oleh Komisi 1, dalam hal ini Dokter Tina Soelistiani selaku Plt Direktur RSUD Dr Soedarsono Kota Pasuruan membenarkan kondisi tersebut.
Kedepan pihaknya akan melakukan perbaikan dan pembenahan, baik terhadap mekanisme cara pengoperasian yang tepat dan benar maupun perawatan terhadap alat pengelolaan B3 yang dimilikinya.
“Ini tadi seperti yang diminta dewan untuk standar pengelolaan limbah, itu sebetulnya kita sudah ada karena kita sudah terakreditasi. Jadi nanti mungkin kita tinggal mengumpulkan data-datanya sambil menambah kekurangan tadi seperti tentang jadwal maintenence dan checklist”. Ujar Plt Direktur Tina.
Selanjutnya ketika disinggung mengenai kompetensi pada 4 personal atau petugas konseling yang belum memiliki sertifikasi, Dokter Tina juga mengakui bahwa petugas operasional atau yang menangani pengelolaan limbah B3 belum mengikuti Diklat dan sifatnya hanya mengikuti seminar.
“Memang kalau untuk petugas konseling ada empat orang, tapi belum ikut pendidikan latihan dan hanya ikut seminar saja. Jadi belum bersertifaksi”. Imbuhnya. (Ank/Ek)
