‘Sudah Jadi Peserta JKN-KIS, Faskes I Klinik Kok Masih Tagih Biaya?

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – BPJS merupakan asuransi jaminan kesehatan yang sedang populer. Sebab, ada banyak manfaat yang didapat saat berobat menggunakan BPJS, yaitu dapat mendapatkan pengobatan maksimal dengan gratis.

BPJS Kesehatan menggunakan sistem rujukan berjenjang agar bisa beroperasi. Faskes tingkat I akan menjadi filter sebelum pasien di rujuk ke rumah sakit. Saat filter di buat terlalu ketat, bagaimana dampaknya?

Kali ini peserta BPJS maksudnya ingin mendapatkan pengobatan maksimal dan gratis, eh malah disuruh bayar belasan juta rupiah.

Hal ini yang dialami oleh seorang ibu dan anak. Seperti dikutip RadarBangsa.co.id, seorang ibu bersama anaknya harus menanggung kecewa karena kartu BPJS menjadi tak berguna saat dia berobat ke klinik katagori Fakes I tepatnya di Klinik MMC Majapahit Lamongan Jawa Timur.

Ia tetap harus membayar sejumlah belasan juta rupiah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lalu harus rawat inap di sebuah klinik di Lamongan, yang masuk dalam kategori Faskes I.

“Saya juga tidak mengerti, Mas, kepada RadarBangsa.co.id group Siberindo.co mengatakan. Kata pegawai pendaftaran di depan loket, saat awal masuk (cek in) di klinik tersebut hari Jum’at 12 pebruari 2021 pukul 10.00 WIB, saya bilang ini pasien BPJS dan dimintai Kartunya kami serahkan dan dicek tak ada persoalan atau BPJS menunggak. Iseng – iseng saya menanyakan spesifikasi biaya. ” Kisaran berapa biayanya, pegawai klinik mengatakan antara 3 juta sampai 3,5 juta rupiah,” ujar P-I kepala keluarga pasien.

Ternyata betul dugaan dari awal saya menanyakan biaya tersebut, dan hari itu juga pada sore pasien (istri dan anak) saya ajak cek out pulang paksa. Namun sebelum cek out dari klinik saya di suruh menyelesaikan pembayaran atau bayar biasa, karena tidak semua bisa dibiayai oleh BPJS,” kata P-I menirukan ucapan pegawai klinik di loket.

Besar total biaya pelayanan masing – masing, untuk pasien E-NK (38) sebesar total Rp.6.441.200.000,- dan pasien PA-AP (16) sebesar total Rp5.655.560.000,- selaku kepala keluarga P-I kebingungan karena tidak punya uang sebesar itu, dan harus menyelesaikan biaya pelayanan tersebut.

Lanjutnya, waktu di loket pembayaran, saya meminta keringanan biaya, oleh pegawai klinik hal ini disampaikan ke pemilik yakni yang kami tahu pemilik klinik adalah dr. H. M. Syaifudin, MARS. Setelah dapat jawaban di Acc Rp3.200 ribu koma sekian yang diasumsikan per pasien Rp.1,6 juta koma sekian. Karena uang tak cukup akhirnya saya menghubungi adik untuk memberi pinjaman dan menunggu sampai sore.

Diloket pembayaran salah satu pegawai klinik MMC Majapahit saat dikonfirmasi soal kenapa pasien BPJS kok masih bayar. Ia menjawab karena obatnya harus beli dan tidak semua bisa dibiayai BPJS. Namun, ironisnya saat kami lakukan kroscek di kiri atas pada lembar tagihan biaya pasien tercantum pasien umum, mestinya pasien JKN-KIS (BPJS).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dr. Taufik Hidayat terkait persoalan pasien BPJS dan tetap harus membayar, mengatakan, “Kalau masalah pembayaran dibkob dengan BPJS. Kalau dinkes pelayanannya,” terangnya singkat.

Lilik Hera Kepala BPJS Lamongan saat dimintai keterangan terkait persoalan ini menyampaikan, “Kami belum bekerja sama dengan Klinik MMC Majapahit. Ditegaskan, MMC nya tidak kerjasama, tapi dr. Syaifudin nya yang kerjasama dengan kami (BPJS) selaku dokter keluarga.

“Saat ditanya, Klinik MMC Majapahit apa penanggung jawab juga pemiliknya bukan dr. Syaifudin. Lilik Hera menjelaskan, “Saya kurang tau, cuma yang kerjasama dengan kami bukan kliniknya, karena kalau dilihat itu kayak klinik praktek dokter bersama.

Harus nya neon box nya ada 2 (dua), biar tidak menimbulkan salah persepsi. Pada lembar tagihan, tertulis jenis pasien umum. Kemudian minta difotokan BPJS pasien. Ini saya masih meminta staf saya untuk menulusuri kronologisnya

Selain itu ditanyakan oleh Lilik Hera, “Ini kasus sakitnya apa ya, kalau lihat di daftar tagihan/obatnya ada avigan.
Hasil rapid antigennya apa positif? Seharusnya jika hasil swab nya reaktif dan ada gejala sebaiknya diarahkan ke RSUD Soegiri untuk lapor di gugus covid.

Sementara, kepala keluarga pasien setelah menyelesaikan pembayaran dan pasien cek out dari Klinik MMC Majapahit. Saat awak media memintai keterangan sebagai hak jawab pihak MMC Majapahit, kata pegawai klinik nanti setelah sholat maghrib. Setelah ditunggu ternyata dokter pemilik MMC majapahit tidak bisa ditemui.

Selanjutnya kami tinggali memo identitas by name by adress agar bisa melakukan klarifikasi sebagai hak jawabnya dan sampai berita ini di dinaikkan Rabu, (17/02/2021) dari pihak Klinik MMC Majapahit belum memberikan penjelasan terkait hal ini.

(Ipl/Ed)