JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Transparansi tidak cukup hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus memastikan informasi program ketenagakerjaan dapat diakses dan dimanfaatkan publik.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menyampaikan hal tersebut dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Cris, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Publik tidak hanya berhak mengetahui kebijakan, tetapi juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai program, layanan, dan pelindungan tenaga kerja.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ucap Cris.
Salah satu bentuk informasi yang dipaparkan Kemnaker adalah perkembangan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Berdasarkan data per 30 Oktober 2026, program tersebut mencatat 265.008 pendaftar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan. Program ini juga diikuti 1.257 penyandang disabilitas.
Sementara itu, tingkat penempatan kerja lulusan atau graduate placement rate tercatat sebesar 40,12 persen. Kemnaker menjelaskan angka tersebut belum mencakup seluruh lulusan baru.
Data tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan program pelatihan sekaligus hasil penempatan kerja yang dapat menjadi perhatian masyarakat dalam menilai pelaksanaan program ketenagakerjaan.
Selain pelatihan vokasi, Cris memaparkan perkembangan Program Pemagangan Nasional melalui MagangHub. Hingga 26 Oktober 2026, sebanyak 87.122 peserta telah ditetapkan, dengan 81.530 peserta berstatus aktif.
Program tersebut melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor.
Cris mengatakan, upaya memperkuat keterbukaan informasi juga dilakukan hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemnaker di daerah. Langkah tersebut ditempuh melalui pembinaan, bimbingan teknis, visitasi langsung, serta monitoring dan evaluasi internal.
Penguatan tersebut ditujukan agar standar pelayanan informasi publik dapat berjalan merata, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di lingkungan UPT.
Kemnaker juga menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas instansi.
“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” pungkas Cris.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar