CIKARANG, RadarBangsa.co.id – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendatangi PT Indonesia Epson Industry (IEI) di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan manajemen terkait sejumlah aduan pekerja, termasuk persoalan kontrak kerja, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation.
Langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI). Sebelumnya, Afriansyah telah menerima audiensi perwakilan federasi tersebut di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada 29 Oktober 2026.
Aduan pekerja itu juga telah ditindaklanjuti Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT IEI.
Dalam kunjungan tersebut, Afriansyah didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Ismail Pakaya serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri.
Turut hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida dan jajaran Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Afriansyah mengatakan, pemerintah ingin mendengar langsung keterangan perusahaan sekaligus memastikan aspirasi pekerja mendapat perhatian. Menurutnya, setiap persoalan hubungan industrial harus ditangani secara objektif dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.
Persoalan yang menjadi perhatian meliputi status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah yang belum dibayarkan, penerapan prosedur PHK yang diduga tidak sesuai aturan, serta dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.
Sebagai tindak lanjut, Kemnaker berencana mempertemukan manajemen PT IEI dengan perwakilan pekerja di kantor kementerian. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan dan mencari penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain meminta klarifikasi, Afriansyah juga mengingatkan perusahaan agar memenuhi hak pekerja atas jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menghormati kebebasan berserikat, serta menjalankan prosedur PHK sesuai aturan.
“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.
Afriansyah menegaskan, upaya menjaga iklim investasi tetap kondusif tidak boleh mengesampingkan perlindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.
“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” ujar Afriansyah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar