JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Sebanyak 41 Pokok Pikiran dan 20 Rekomendasi Strategis menjadi capaian Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) periode 2023–2026. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap hasil tersebut menjadi pijakan bagi kepengurusan berikutnya untuk mengawal berbagai agenda strategis ketenagakerjaan.
Yassierli menyampaikan apresiasi atas kinerja LKS Tripnas selama periode tersebut dalam acara Apresiasi LKS Tripartit Nasional 2023–2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, keberhasilan membangun dialog antara pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha perlu dilanjutkan agar berbagai kebijakan ketenagakerjaan dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.
Salah satu capaian kelembagaan LKS Tripnas adalah restrukturisasi Badan Pekerja. Struktur yang sebelumnya hanya terdiri atas satu badan kini dikembangkan menjadi tiga bidang, yakni Bidang Tata Kelola, Bidang Regulasi, dan Bidang Produktivitas.
Melalui pembagian tugas tersebut, LKS Tripnas menghasilkan 41 Pokok Pikiran serta merumuskan 20 Rekomendasi Strategis yang telah disepakati dalam Sidang Pleno.
Selain menghasilkan rekomendasi kebijakan, LKS Tripnas juga menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Ahli Produktivitas bagi pekerja. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, dan efisiensi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar global.
Capaian tersebut turut didukung keberadaan Sekretariat LKS Tripartit yang profesional serta fasilitas gedung sekretariat yang memadai untuk menunjang kegiatan konsultasi dan komunikasi antarpihak.
Ke depan, salah satu agenda penting yang membutuhkan keterlibatan LKS Tripnas adalah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pembahasan revisi tersebut ditargetkan mulai dilakukan pada 2027.
Yassierli mengatakan Komisi IX DPR RI telah berkomitmen melakukan revisi terhadap regulasi tersebut agar pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat menyesuaikan kebutuhan serta perkembangan dunia kerja.
“Kita juga akan menghadirkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada tahun depan. Insyaallah, ini akan menjadi revisi kita bersama,” ujar Yassierli.
Ia menilai keterlibatan pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha diperlukan dalam proses penyempurnaan regulasi tersebut. Dengan demikian, berbagai perspektif dapat menjadi pertimbangan, terutama terkait perlindungan keselamatan pekerja di lingkungan kerja.
Selain revisi aturan K3, agenda lain yang menjadi perhatian adalah penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Yassierli meminta anggota LKS Tripnas yang mendapatkan penugasan dalam proses penyusunan aturan tersebut untuk aktif memberikan masukan.
Ia berharap kepengurusan LKS Tripnas berikutnya mampu meneruskan capaian yang telah dibangun sekaligus memperkuat dialog tripartit sebagai ruang mempertemukan kepentingan pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha.
Dengan peran tersebut, LKS Tripnas diharapkan terus berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan serta pengawalan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar