LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Sebanyak 58.000 pekerja di Kabupaten Lamongan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Program yang didukung dana hibah cukai atau DBHCHT ini menyasar berbagai kelompok pekerja, mulai petani tembakau, nelayan, pelaku usaha perikanan, hingga pengemudi ojek online.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, BAZNAS, Kementerian Agama, serta perusahaan-perusahaan di wilayah Lamongan.
Peluncuran program berlangsung di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Kamis (12/11/2026). Kegiatan itu dihadiri langsung Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Zamroni.
Turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irvansyah Utoh Banja, Kepala Kantor Cabang Bojonegoro Denny Herliyantono, serta Kepala Kantor Cabang Lamongan Nyoman Sudarsana.
Dari total 58.000 pekerja yang didaftarkan, kelompok terbesar berasal dari sektor pertanian tembakau sebanyak 31.895 orang. Rinciannya, 24.000 pekerja memperoleh perlindungan selama enam bulan, sedangkan 7.895 pekerja lainnya selama tiga bulan.
Selain itu, program ini mencakup 6.200 pelaku usaha perikanan, 5.500 nelayan, dan 300 pengemudi ojek online. Masing-masing kelompok mendapatkan perlindungan selama enam bulan.
Sementara itu, sebanyak 14.000 rohaniawan dan 105 pengemudi mobil sehat memperoleh perlindungan selama tiga bulan.
Seluruh peserta didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan dukungan pembayaran iuran awal yang bersumber dari dana hibah cukai.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi berharap program perlindungan tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tetapi dapat berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
“Kami berharap program perlindungan bagi 58.000 pekerja ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang,” harapan Yuhronur Efendi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses jaminan sosial ketenagakerjaan agar semakin banyak masyarakat, khususnya pekerja rentan, mendapatkan perlindungan.
“Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen agar semakin banyak masyarakat, khususnya pekerja rentan, mendapatkan akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan Nyoman Sudarsana mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial, terutama bagi pekerja sektor informal dan kelompok rentan.
Menurut Nyoman, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” jelas Nyoman.
Ia juga menjelaskan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang dapat dialami pekerja, termasuk akibat kecelakaan kerja maupun risiko meninggal dunia sesuai program yang diikuti.
“Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat memperoleh perlindungan dari risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun risiko meninggal dunia melalui program yang diikuti,” ungkapnya.
Perluasan perlindungan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dalam menjalankan aktivitas sekaligus memberikan perlindungan bagi keluarga mereka.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Lamongan berupaya memperluas jangkauan jaminan sosial agar manfaat perlindungan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar