Warga Bangkalan Kini Bisa Pantau Permohonan Informasi Publik Secara Digital

Jumat, 13 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far saat memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (12/11). (Dok. Ho/Pemkab Bangkalan)

Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far saat memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (12/11). (Dok. Ho/Pemkab Bangkalan)

BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Masyarakat Kabupaten Bangkalan kini dapat mengajukan permohonan informasi publik secara daring melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terintegrasi dengan aplikasi BANGGA atau Bangkalan Mabhunga. Sistem ini dilengkapi nomor tiket sehingga pemohon bisa memantau proses pelayanan hingga mendapatkan jawaban.

Pengembangan layanan tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memperkuat keterbukaan informasi publik. Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far saat memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di hadapan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Kamis (12/11).

Dalam pemaparannya melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Fauzan menekankan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

“Bagi kami, keterbukaan informasi adalah tanggung jawab kepada masyarakat Bangkalan yang harus dijalankan dengan prinsip mudah, cepat, transparan, dan akuntabel,” ungkap Fauzan.

Pemkab Bangkalan menerapkan sistem pelayanan satu pintu melalui PPID Utama. Masyarakat cukup mengajukan permohonan melalui website ppid.bangkalankab.go.id atau aplikasi BANGGA, kemudian PPID Utama meneruskannya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki informasi terkait.

“Prinsip kami adalah satu pintu. Masyarakat cukup mengajukan permohonan melalui website atau aplikasi, kemudian PPID Utama meneruskan kepada OPD terkait. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah OPD untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan,” jelasnya.

Selain layanan daring, Pemkab Bangkalan tetap membuka pelayanan langsung melalui desk layanan di Ruang Kanal Pengaduan dan PPID. Penyediaan dua jalur pelayanan ini ditujukan agar masyarakat yang belum memanfaatkan layanan digital tetap bisa mengakses informasi publik.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan informasi publik di Bangkalan memiliki landasan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Keputusan Bupati Nomor 188.45/49/KPTS/433.013/2023 tentang Penetapan PPID.

Pelaksanaannya melibatkan atasan PPID, PPID Utama, hingga PPID Pelaksana di masing-masing OPD. Untuk menunjang pelayanan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 juta dan menyiapkan delapan petugas informasi yang telah mendapatkan pelatihan.

Sarana pendukung juga disediakan, mulai dari ruang pelayanan, loket, hingga perangkat operasional. Penguatan kapasitas petugas dilakukan melalui bimbingan teknis kepada OPD serta koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana.

Dalam paparan tersebut, Fauzan turut menyampaikan capaian digitalisasi permohonan informasi pada semester II 2026. Pelaksanaan layanan ini didukung hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai 82,49.

Pemkab Bangkalan juga menyajikan informasi anggaran dan capaian pembangunan daerah dalam bentuk infografis. Informasi tersebut disebarluaskan melalui website PPID dan media sosial agar lebih mudah dipahami masyarakat.

Ke depan, pemerintah daerah menyiapkan pembaruan informasi OPD secara berkala, peningkatan kapasitas petugas PPID Pelaksana, serta pembinaan keterbukaan informasi hingga tingkat desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sosialisasi website PPID melalui media sosial dan pemerintah desa juga menjadi bagian dari rencana penguatan layanan. Pemkab Bangkalan turut menyiapkan pengembangan BAKOHUMAS Desa untuk memperluas jejaring komunikasi publik di tingkat pemerintahan desa.

Fauzan menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap evaluasi dan pembinaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

“Kami berkomitmen menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya pelayanan, bukan hanya sebatas pemenuhan kewajiban. Kami juga siap menerima evaluasi dan pembinaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur agar pelayanan informasi publik di Bangkalan semakin baik,” pungkasnya.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

PAD Ingin Ditingkatkan, DPRD Pasuruan Ingatkan Pajak Jangan Bebani Rakyat Kecil
Progres Capai 70 Persen, Empat Kampung Nelayan Merah Putih di Lamongan Ditarget Rampung Desember
PMI Siapkan 150 Kantong Darah, Ratusan ASN Pasuruan Turut Berdonor
Dua Pekan di Bromo, Boga Bramiko Kenang Pengalaman Paling Berkesan Selama Jadi Dandim Pasuruan
Desa Mandiri Jatim Tembus 5.188, Khofifah Soroti Tantangan 423 Desa Berkembang
Tarif Parkir Stasiun Lamongan Rp6.000 per Motor, Warga Soroti Fasilitas Tanpa Atap
Camat Gempol Ingatkan Dua Perangkat Desa Kepulungan: Jangan Persulit Warga
110 Rumah Warga Direnovasi, TMMD ke-130 di Pamekasan Tuntas 100 Persen

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 10:12

PAD Ingin Ditingkatkan, DPRD Pasuruan Ingatkan Pajak Jangan Bebani Rakyat Kecil

Jumat, 13 November 2026 - 10:04

Progres Capai 70 Persen, Empat Kampung Nelayan Merah Putih di Lamongan Ditarget Rampung Desember

Jumat, 13 November 2026 - 09:31

PMI Siapkan 150 Kantong Darah, Ratusan ASN Pasuruan Turut Berdonor

Jumat, 13 November 2026 - 09:00

Dua Pekan di Bromo, Boga Bramiko Kenang Pengalaman Paling Berkesan Selama Jadi Dandim Pasuruan

Jumat, 13 November 2026 - 08:17

Desa Mandiri Jatim Tembus 5.188, Khofifah Soroti Tantangan 423 Desa Berkembang

Berita Terbaru