Tarif Parkir Stasiun Lamongan Rp6.000 per Motor, Warga Soroti Fasilitas Tanpa Atap

Jumat, 13 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Area parkir kendaraan di halaman Stasiun Kereta Api Lamongan yang dikeluhkan pengguna jasa terkait tarif dan fasilitas tanpa kanopi. (Dok. RadarBangsa.co.id)

Area parkir kendaraan di halaman Stasiun Kereta Api Lamongan yang dikeluhkan pengguna jasa terkait tarif dan fasilitas tanpa kanopi. (Dok. RadarBangsa.co.id)

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Keluhan warga mengenai tarif parkir sepeda motor Rp6.000 di Stasiun Kereta Api Lamongan mendapat tanggapan resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya. KAI menyebut tarif tersebut berlaku karena area parkir berstatus Tempat Khusus Parkir (TKP) di atas aset perusahaan.

Penjelasan ini disampaikan setelah seorang warga Lamongan bernama Lilis mempertanyakan besaran tarif parkir yang dinilainya tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia, terutama karena area parkir belum dilengkapi kanopi atau atap peneduh.

Lilis mengaku membayar Rp12.000 untuk dua sepeda motor yang diparkir pada Rabu (11/11/2026). Kendaraannya berada di area parkir stasiun mulai pukul 06.15 WIB hingga 20.00 WIB.

“Saya parkir di Stasiun Kereta Api Lamongan pagi pukul 06.15 WIB hingga pukul 20.00 WIB dikenakan biaya parkir Rp12 ribu untuk dua unit sepeda motor. Kok tidak sama dengan biaya parkir pada umumnya di Kabupaten Lamongan,” keluh Lilis.

Ia juga mempertanyakan alasan pemungutan biaya parkir di lingkungan stasiun yang selama ini dipahami masyarakat sebagai bagian dari fasilitas pelayanan publik.

“Apakah tempat parkir tersebut bukan masuk bagian fasilitas umum stasiun kereta api, kenapa masih dipungut uang parkir?” tambahnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, pada Jumat (13/11/2026) menjelaskan bahwa lahan parkir Stasiun Lamongan merupakan aset milik PT KAI. Pengelolaannya dilakukan secara resmi oleh anak perusahaan KAI, PT Reska Multi Usaha atau KAI Services.

Menurut KAI, area tersebut masuk kategori parkir di luar ruang milik jalan (*off-street parking*) atau Tempat Khusus Parkir. Status ini berbeda dengan parkir tepi jalan umum (*on-street parking*) yang pengelolaan dan penetapan retribusinya menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan.

Terkait tarif Rp6.000, KAI menyatakan biaya tersebut sudah mencakup perlindungan asuransi terhadap risiko kehilangan maupun kerusakan kendaraan sesuai ketentuan dan cakupan perlindungan yang berlaku.

“Tarif parkir sebesar Rp6.000 tersebut telah termasuk perlindungan asuransi terhadap risiko kehilangan maupun kerusakan kendaraan sesuai ketentuan dan cakupan perlindungan yang berlaku. Ini merupakan bagian dari upaya pengelola memberikan nilai tambah serta rasa aman bagi masyarakat,” jelas pihak KAI Daop 8 Surabaya dalam keterangan resminya.

KAI juga menyebut tarif tersebut tidak mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Penetapannya diklaim telah mempertimbangkan daya beli masyarakat Kabupaten Lamongan.

Meski demikian, persoalan keterbukaan informasi tarif turut menjadi perhatian KAI. Menanggapi keluhan mengenai minimnya sosialisasi sebelum kendaraan memasuki area parkir, KAI menyatakan akan mengevaluasi sarana informasi yang tersedia.

Salah satu langkah yang dijanjikan adalah memasang papan pengumuman tarif berukuran lebih besar di lokasi yang mudah terlihat oleh pengguna jasa sejak awal.

KAI Daop 8 Surabaya bersama KAI Services juga menyatakan akan terus mengevaluasi pengelolaan parkir Stasiun Lamongan, termasuk aspek pelayanan, kenyamanan, keamanan, dan keterbukaan informasi.

Di sisi lain, pengguna jasa masih menantikan tindak lanjut atas keluhan fasilitas fisik, terutama penyediaan atap peneduh agar kendaraan tidak terpapar langsung panas matahari maupun hujan.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

PAD Ingin Ditingkatkan, DPRD Pasuruan Ingatkan Pajak Jangan Bebani Rakyat Kecil
Progres Capai 70 Persen, Empat Kampung Nelayan Merah Putih di Lamongan Ditarget Rampung Desember
PMI Siapkan 150 Kantong Darah, Ratusan ASN Pasuruan Turut Berdonor
Dua Pekan di Bromo, Boga Bramiko Kenang Pengalaman Paling Berkesan Selama Jadi Dandim Pasuruan
Warga Bangkalan Kini Bisa Pantau Permohonan Informasi Publik Secara Digital
Desa Mandiri Jatim Tembus 5.188, Khofifah Soroti Tantangan 423 Desa Berkembang
Camat Gempol Ingatkan Dua Perangkat Desa Kepulungan: Jangan Persulit Warga
110 Rumah Warga Direnovasi, TMMD ke-130 di Pamekasan Tuntas 100 Persen

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 10:12

PAD Ingin Ditingkatkan, DPRD Pasuruan Ingatkan Pajak Jangan Bebani Rakyat Kecil

Jumat, 13 November 2026 - 10:04

Progres Capai 70 Persen, Empat Kampung Nelayan Merah Putih di Lamongan Ditarget Rampung Desember

Jumat, 13 November 2026 - 09:31

PMI Siapkan 150 Kantong Darah, Ratusan ASN Pasuruan Turut Berdonor

Jumat, 13 November 2026 - 09:00

Dua Pekan di Bromo, Boga Bramiko Kenang Pengalaman Paling Berkesan Selama Jadi Dandim Pasuruan

Jumat, 13 November 2026 - 08:17

Desa Mandiri Jatim Tembus 5.188, Khofifah Soroti Tantangan 423 Desa Berkembang

Berita Terbaru