SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Jawa Timur kembali menempati peringkat pertama nasional dalam jumlah Desa Mandiri pada 2026. Berdasarkan penetapan pemerintah pusat, sebanyak 5.188 desa di provinsi ini telah mencapai status mandiri, meningkat 472 desa dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur di atas Jawa Barat yang memiliki 3.064 Desa Mandiri dan Jawa Tengah dengan 2.768 desa.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut peningkatan status desa tersebut sebagai hasil kerja bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah masing-masing.
“Alhamdulillah, lebih dari dua pertiga desa di Jawa Timur kini berstatus mandiri. Saya ingin kemajuan itu terasa sampai ke rumah-rumah warga. Petani lebih mudah menjual hasil panen, ibu-ibu yang merintis usaha mendapat pelanggan baru, dan anak muda punya pilihan untuk bekerja di kampung halamannya sendiri,” ujar Khofifah, Jumat (13/11/2026).
Penetapan status tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026.
Dari total 7.721 desa di Jawa Timur, sebanyak 5.188 berstatus mandiri, 2.110 berstatus maju, dan 423 lainnya masih berada dalam kategori berkembang.
Jumlah desa berkembang tersebut berkurang dari 566 desa pada 2025. Sementara itu, Jawa Timur mencatat tidak ada lagi desa dengan status tertinggal maupun sangat tertinggal sepanjang periode 2021–2026.
Perkembangan tersebut terlihat dari peningkatan jumlah Desa Mandiri selama enam tahun terakhir. Pada 2021, jumlahnya baru mencapai 697 desa. Angka tersebut naik menjadi 1.490 desa pada 2022, kemudian 2.800 desa pada 2023 dan 4.019 desa pada 2024.
Memasuki 2025, jumlah Desa Mandiri mencapai 4.716 desa sebelum kembali meningkat menjadi 5.188 desa pada 2026.
Meski mempertahankan posisi teratas, Khofifah mengingatkan bahwa pembangunan desa belum selesai. Sebanyak 423 desa yang masih berstatus berkembang tetap membutuhkan perhatian sesuai kebutuhan dan persoalan masing-masing wilayah.
“Untuk 423 desa yang masih berstatus berkembang, mari kita mulai dengan mendengarkan warganya. Di satu desa, yang paling dibutuhkan mungkin layanan dasar yang lebih mudah dijangkau. Di desa lain, warga perlu pendampingan untuk mengelola usaha bersama. Dari situlah kita menentukan apa yang perlu dikerjakan lebih dulu,” tuturnya.
Salah satu upaya yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Program Desa Berdaya. Program ini diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal melalui desa tematik, wisata desa, ketahanan pangan, hingga usaha ekonomi kreatif.
Selama periode 2021–2026, Program Desa Berdaya telah menjangkau 588 desa di 29 kabupaten dan satu kota dengan total anggaran Rp58,8 miliar. Khusus 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp5 miliar untuk 50 desa.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa juga dilakukan melalui Program Jatim Puspa atau Pemberdayaan Usaha Perempuan. Program tersebut memberikan stimulan modal dan pendampingan kepada perempuan di perdesaan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan keluarga.
Sepanjang 2020–2026, Jatim Puspa telah menjangkau 35.482 keluarga penerima manfaat di 842 desa dengan dukungan anggaran kumulatif Rp105,05 miliar.
Selain itu, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp85,05 miliar untuk pemberdayaan 1.001 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam periode yang sama.
Dukungan tersebut mencakup pengembangan usaha pertanian dan pangan, perdagangan dan jasa, pengelolaan sampah, hingga sektor pariwisata. Penguatan unit usaha BUM Desa diharapkan dapat membuka lapangan kerja, memperluas pemasaran produk masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli desa.
Khofifah juga menekankan pentingnya pengolahan hasil bumi di tingkat desa agar masyarakat tidak hanya memperoleh pendapatan dari penjualan bahan mentah, tetapi juga menikmati nilai tambah dari proses pengolahan.
“Kalau hasil panen bisa diolah dan dikemas di desa, warga ikut memperoleh penghasilan dari proses itu. Saya mengajak perguruan tinggi membantu warga menjaga mutu produk dan dunia usaha bermitra dengan BUM Desa untuk memasarkannya. Kita ingin nilai tambah hasil bumi dinikmati oleh keluarga yang menanam dan mengolahnya,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar