PASURUAN, RadarBangsa.co.id – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyepakati perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Kesepakatan itu dicapai dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan di Gedung DPRD, Rabu (11/11/2026). Persetujuan ditandai dengan pemukulan palu oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dan penandatanganan berita acara oleh empat pimpinan DPRD bersama Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengatakan, perubahan regulasi tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menyempurnakan aturan agar lebih transparan dan akuntabel.
“Pendapat, saran, pandangan yang disampaikan dewan ataupun pemkab selama ini semata-mata ingin menjadikan raperda ini lebih transparan, sempurna, dan akuntabel,” katanya dalam rapat paripurna.
Samsul berharap perubahan perda tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Namun, kebijakan peningkatan pendapatan daerah harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan beban berlebihan.
“Semoga apa yang disahkan hari ini bisa memberi dampak positif, khususnya peningkatan PAD untuk Kabupaten Pasuruan tanpa memberatkan masyarakat,” jelasnya.
Perhatian terhadap kemampuan ekonomi warga juga disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto.
Ia mengingatkan agar penyesuaian aturan pajak dan retribusi tidak sampai membebani masyarakat kecil. Menurutnya, kondisi perekonomian yang masih menjadi tantangan bagi sebagian warga perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan tersebut.
Sugiyanto menilai penyesuaian tarif harus dilakukan secara proporsional dan disertai peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjalankan kewajiban membayar pajak dan retribusi, tetapi juga memperoleh manfaat melalui pelayanan pemerintah yang lebih baik.
“Penyesuaian tarif yang dilakukan tidak akan memberatkan masyarakat secara berlebihan, sementara Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berimbang seiring dengan penyesuaian tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengapresiasi DPRD, khususnya panitia khusus (Pansus) dan Bapemperda, yang telah terlibat dalam pembahasan hingga tercapai persetujuan bersama.
Rusdi memastikan berbagai masukan, catatan kritis, dan rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Seluruh masukan, catatan kritis dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian serius bagi kami. Untuk perubahan pajak dan retribusi akan kami pastikan pelaksanaannya berjalan adil dan bermanfaat. Untuk penyertaan modal akan kami pastikan tata kelola perusahaan senantiasa diperbaiki, efisiensi ditingkatkan, serta kontribusi dividen dimaksimalkan demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Pasuruan,” ucapnya.
Ia juga berharap hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga sehingga berbagai kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai peran dan kewenangan masing-masing.
“Sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, demi terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang semakin maju, adil dan sejahtera,” tutupnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar