KOTA MOJOKERTO, RadarBangsa.co.id – Penjabat Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro, memimpin Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, pada Senin (8/1/2023). Rapat tersebut bertujuan untuk membahas peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
Dalam sambutannya kepada peserta rapat koordinasi, Ali Kuncoro menggarisbawahi bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan suara pada Pemilu merupakan faktor krusial untuk menjamin kesuksesan proses pemilihan.
“Angka partisipasi masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun, terakhir mencapai 86%. Saya berharap pada tahun 2024, partisipasi masyarakat dapat mendekati angka 90%. Ini bukan hanya tanggung jawab KPU atau Bawaslu, tetapi tugas kita bersama untuk mencapainya. Diperlukan sinergi yang masif,” ujar Ali Kuncoro.
Lebih lanjut, Ali Kuncoro menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu yang bersamaan dengan cuti bersama peringatan Isra’ Mi’raj dan Tahun Baru Imlek dapat menjadi kendala. Oleh karena itu, Ali Kuncoro meminta agar sosialisasi dilakukan secara lebih masif dan menekankan bahwa pada tanggal 12 dan 13 Februari 2024, masyarakat harus kembali beraktivitas normal. Khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Ali Kuncoro menegaskan perlunya pengecekan kehadiran secara cermat.
“Sosialisasikan secara intensif kepada masyarakat, dan kita harus memastikan bahwa pada tanggal 12 dan 13 Februari 2024, semua aktivitas kembali normal. Bagi ASN, kehadirannya harus benar-benar dipastikan,” tegas Mas Pj, sapaan akrab Ali Kuncoro.
Ali Kuncoro juga mengusulkan pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tematik dan upaya penjemputan bagi pemilih yang tidak dapat datang ke TPS sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Pak Camat, Pak Lurah, tolong mulai melakukan pendataan terhadap warga yang mungkin tidak bisa memberikan suara di TPS. Persiapkan sarana pendukung untuk menjemput mereka di rumah masing-masing dan mengantarkannya ke TPS,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kasdim 0815/Mojokerto, Mayor Arh. GN. Putu Ardana, menyampaikan amanat dari Dandim 0815/Mojokerto, Letkol Inf M. Iqbal Prihanta Yudha. Ardana menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menegaskan netralitas TNI.
“Netralitas TNI adalah harga mati. Posko Netralitas sudah dibentuk di seluruh wilayah, sehingga apabila ada indikasi pelanggaran, segera berkoordinasi dengan kami,” tegas Mayor Putu.
Sejalan dengan Pj Wali Kota, Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S. Marunduri, menyatakan bahwa TPS yang menarik dapat meningkatkan kehadiran masyarakat untuk memberikan suara. Analisis intelijen menunjukkan bahwa 394 TPS di Kota Mojokerto masuk dalam kategori TPS kurang rawan di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota.
“Berdasarkan analisis intel, TPS di Mojokerto Kota dianggap kurang rawan, bahkan tidak ada yang terkategori rawan ataupun sangat rawan. Saya yakin dengan informasi ini, pelaksanaan Pemilu akan berjalan lancar,” jelas AKBP Daniel.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Bobby Ruswin, menambahkan bahwa pendidikan politik sejak dini, penghindaran intimidasi, larangan money politics, dan pemberian akses yang mudah untuk memberikan suara sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
“Pendidikan politik sejak dini menjadi kunci penting. Kita harus memastikan bahwa tidak ada intimidasi, money politics, dan memudahkan akses bagi masyarakat untuk memberikan hak suaranya,” terang Bobby Ruswin.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto, Saiful Amin, serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto, Dian Pratmawati.
