SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, Jumat (10/10/2025). Dalam kesempatan itu, ia mengajak para peserta menjadi agen perubahan dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.
“Selepas pelatihan ini, saya harap semua peserta membawa semangat perubahan ke instansinya masing-masing. Mari bersama kita sukseskan program strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Khofifah.
Menurutnya, ketiga program tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun kesejahteraan yang berkelanjutan. Ketahanan pangan memperkuat kemandirian ekonomi, MBG menyiapkan generasi sehat, sementara koperasi merah putih memperkokoh ekonomi rakyat di tingkat desa.
“Semua itu bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ASN harus jadi bagian dari solusi, bukan sekadar pelaksana administrasi,” katanya menegaskan.
Khofifah menuturkan, Jawa Timur menjadi provinsi dengan Luas Tambah Tanam (LTT) tertinggi secara nasional, mencapai 1,485 juta hektare, dengan produksi gabah sebesar 11,316 juta ton. Angka ini menjadikan Jatim sebagai penyumbang produksi padi tertinggi di Indonesia sejak 2020.
Selain padi, Jatim juga mencatat produksi gula terbesar nasional, mencapai 51,87 persen, dari total 238 ribu hektare lahan tebu. Berdasarkan data PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Jatim memegang 70 persen target nasional program Bongkar Ratoon dan ekstensifikasi lahan tebu 2025.
“Kami optimistis pada 2026, Jawa Timur bisa menjadi lokomotif swasembada gula konsumsi,” tegasnya.
Di bidang ekonomi desa, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai menjadi instrumen penting untuk memangkas rantai distribusi pangan dan kebutuhan pokok. Saat ini sudah ada 175 koperasi yang beroperasi menyalurkan pangan, pupuk, LPG, dan gula langsung dari produsen ke masyarakat.
“Esensi koperasi ini memutus rantai distribusi panjang agar harga di tingkat rakyat lebih adil. Di sinilah peran ASN untuk memastikan sistem ini berjalan langsung dan efisien,” ujarnya.
Adapun dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemprov Jatim telah membentuk Satgas MBG di 35 dari 38 kabupaten/kota, sementara tiga daerah lain masih dalam proses. Satgas tersebut bertugas memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai standar gizi.
Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi antara birokrasi dan perguruan tinggi. Melalui Corporate University hasil kolaborasi BPSDM Jatim dan Universitas Airlangga, pemerintah daerah menyiapkan ASN berdaya saing tinggi dan inovatif.
“Dari sinilah akan lahir pemimpin birokrasi yang bukan hanya cerdas secara teknis, tapi juga peka terhadap kebutuhan publik dan mampu menciptakan lompatan inovasi,” pungkas Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
